Jakarta: Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengingatkan pemerintah untuk mendengarkan suara yang muncul dari lembaga wakil rakyat tentang subsidi mobil listrik. Sebanyak lima fraksi di DPR menyuarakan secara resmi dalam forum resmi dan menyoroti subsidi mobil listrik.
"Lima fraksi ini berarti sudah suara mayoritas di parlemen. Sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan maka ini juga berarti suara mayoritas rakyat Indonesia,” kata Gobel melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Mei 2023.
Ia menyampaikan pada rapat paripurna DPR, Selasa, 23 Mei 2023, sembilan fraksi menyampaikan pemandangan umum menanggapi keterangan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024. Sebanyak lima fraksi menyoroti rencana pemerintah memberikan subsidi mobil listrik, yakni PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PKS, dan PAN.
"Suara konstruktif DPR ini menunjukkan cinta DPR terhadap pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini untuk menjaga performa Bapak Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memihak rakyat kecil," ungkap dia.
Dengan keterbatasan anggaran, kata dia, banyak proyek strategis yang lebih membutuhkan perhatian seperti pembangunan daerah perbatasan, Ibu Kota Negara (IKN), dan lain-lain. Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Kepala Negara.
"Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Bapak Jokowi karena subsidi ini untuk orang kaya. Yang kita soal adalah subsidinya, bukan kebijakan mobil listriknya," ungkap politikus NasDem itu.
Subsidi mobil listrik dinilai sebaiknya dialihkan dan diberikan kepada pihak-pihak yang lebih prioritas serta mendesak untuk mendapatkan bantuan. Misalnya, petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Gobel mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan mengalami pelambatan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen, lebih kecil dari 2022 yang 5,3 persen. Sedangkan, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen, lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni 5,4 persen.
Ia mengatakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2023 akan tumbuh 4,7 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,3 persen. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia bergerak antara 4,5 persen hingga 5,3 persen.
Pemerintah sendiri memperkirakan ekonomi akan tumbuh 5,3 persen. Pada kuartal pertama 2023 ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen. Pada sisi lain, angka inflasi dunia dan domestik diperkirakan akan meningkat. Ini artinya ada kenaikan harga-harga barang.
"Dari angka-angka ini sangat jelas bahwa kita harus hati-hati dalam melakukan politik anggaran. Subsidi harus diberikan untuk yang prioritas dan mendesak, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tertekan seperti saat ini dan ke depan," paparnya.
Selain itu, kata Gobel, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar. Khususnya, untuk bisa lepas dari middle income trap, ekonomi harus tumbuh minimal 6 persen.
"Sedangkan kita cuma bisa meraih 5 persenan. Tak heran jika statistik kita tentang pendapatan perkapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualita sumberdaya manusia kita berada pada angka yang tak beranjak jauh," jelasnya.
Sebagai contoh, kata dia, tingkat kemiskinan yang ditargetkan di angka 6-7 persen, ternyata justru masih di angka 9,57 persen. Target tingkat pengangguran terbuka yang dipatok 3,6 – 4,3 persen, masih di angka 5,86 persen. Pendapatan per kapita Indonesia saat ini berada pada angka 4.783 dolar AS. Angka ini masih jauh dari batas sekitar 12 ribu dolar AS untuk bisa disebut sebagai negara maju.
"Untuk membangun kemakmuran kita harus fokus membantu masyarakat yang berada di sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Mulai dari bantuan permodalan, infrsatruktur, hingga insentif bunga. Suku bunga UMKM kita masih terlalu tingggi," kata Gobel.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wakil Ketua DPR
Rachmat Gobel mengingatkan pemerintah untuk mendengarkan suara yang muncul dari lembaga wakil rakyat tentang subsidi mobil listrik. Sebanyak lima fraksi di DPR menyuarakan secara resmi dalam forum resmi dan menyoroti subsidi mobil listrik.
"Lima fraksi ini berarti sudah suara mayoritas di parlemen. Sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan maka ini juga berarti suara mayoritas rakyat Indonesia,” kata Gobel melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Mei 2023.
Ia menyampaikan pada rapat paripurna DPR, Selasa, 23 Mei 2023, sembilan fraksi menyampaikan pemandangan umum menanggapi keterangan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024. Sebanyak lima fraksi menyoroti rencana pemerintah memberikan subsidi mobil listrik, yakni PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PKS, dan PAN.
"Suara konstruktif DPR ini menunjukkan cinta DPR terhadap pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini untuk menjaga performa Bapak Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memihak rakyat kecil," ungkap dia.
Dengan keterbatasan anggaran, kata dia, banyak proyek strategis yang lebih membutuhkan perhatian seperti pembangunan daerah perbatasan, Ibu Kota Negara (IKN), dan lain-lain. Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Kepala Negara.
"Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Bapak Jokowi karena subsidi ini untuk orang kaya. Yang kita soal adalah subsidinya, bukan kebijakan mobil listriknya," ungkap politikus NasDem itu.
Subsidi mobil listrik dinilai sebaiknya dialihkan dan diberikan kepada pihak-pihak yang lebih prioritas serta mendesak untuk mendapatkan bantuan. Misalnya, petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Gobel mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan mengalami pelambatan.
International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen, lebih kecil dari 2022 yang 5,3 persen. Sedangkan,
Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen, lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni 5,4 persen.
Ia mengatakan
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2023 akan tumbuh 4,7 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,3 persen. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia bergerak antara 4,5 persen hingga 5,3 persen.
Pemerintah sendiri memperkirakan ekonomi akan tumbuh 5,3 persen. Pada kuartal pertama 2023 ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen. Pada sisi lain, angka inflasi dunia dan domestik diperkirakan akan meningkat. Ini artinya ada kenaikan harga-harga barang.
"Dari angka-angka ini sangat jelas bahwa kita harus hati-hati dalam melakukan politik anggaran. Subsidi harus diberikan untuk yang prioritas dan mendesak, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tertekan seperti saat ini dan ke depan," paparnya.
Selain itu, kata Gobel, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar. Khususnya, untuk bisa lepas dari middle income trap, ekonomi harus tumbuh minimal 6 persen.
"Sedangkan kita cuma bisa meraih 5 persenan. Tak heran jika statistik kita tentang pendapatan perkapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualita sumberdaya manusia kita berada pada angka yang tak beranjak jauh," jelasnya.
Sebagai contoh, kata dia, tingkat kemiskinan yang ditargetkan di angka 6-7 persen, ternyata justru masih di angka 9,57 persen. Target tingkat pengangguran terbuka yang dipatok 3,6 – 4,3 persen, masih di angka 5,86 persen. Pendapatan per kapita Indonesia saat ini berada pada angka 4.783 dolar AS. Angka ini masih jauh dari batas sekitar 12 ribu dolar AS untuk bisa disebut sebagai negara maju.
"Untuk membangun kemakmuran kita harus fokus membantu masyarakat yang berada di sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Mulai dari bantuan permodalan, infrsatruktur, hingga insentif bunga. Suku bunga UMKM kita masih terlalu tingggi," kata Gobel.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
