Wapres Instruksikan Kasus Dugaan Penyimpangan Ponpes Al-Zaytun Ditindaklanjuti

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pemerintah segera mengambil tindakan terhadap polemik pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Ia menginstruksikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menindaklanjuti. "Saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Juni 2023. Wapres menjelaskan Mahfud bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas akan menggelar rapat setelah diketahui adanya unsur penyimpangan. Sehingga, pemerintah dapat mengambil sikap secara tepat. "Saya minta ditindaklanjuti. Itu yang masalah Al-Zaitun ya," terang Wapres.   Sementara itu, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum Ikhasan Abdullah menyebut Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat, diduga terafiliasi dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Ikhasan mengatakan pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk menemukan fakta tersebut. "Nantinya tim ini akan bertugas mencari ada penyimpangan atau tidak, apakah mahad ini berafiliasi dengan gerakan NII atau tidak, itu concern kami," kata Ikhsan di program Metro Hari Ini, Kamis, 15 Juni 2023. Selain itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi pasca-penyelenggaraan Bahtsul Masail yang membahas terkait polemik Ma'had Al Zaytun. Rekomendasi yang disampaikan secara langsung oleh Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, yakni meminta pemerintah agar menindak tegas Al Zaytun. "Kepada pemerintah, diminta segera menindak tegas Al-Zaytun," ujar Juhadi, Jumat, 16 Juni 2023. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id