Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto

Telegram Kapolri Diapresiasi Meskipun Terlambat

Anggi Tondi Martaon • 19 Oktober 2021 17:22
Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan telegram terkait perintah tindak tegas aparat kepolisian yang melakukan kekerasan berlebihan kepada masyarakat. Instruksi tersebut diapresiasi karena dianggap komitmen menjalankan visi presisi yang diusung Listyo.
 
"Oleh Pak Sigit (visi presisi) dituangkan tidak hanya berhenti pada dokumen fit and proper test yang disampaikan beliau kepada kami di Komisi III, tetapi juga pada berbagai kebijakan," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2021.
 
Wakil Ketua MPR itu menilai sudah seharusnya kebijakan tersebut dibuat. Sehingga, berbagai kesalahan yang dilakukan oknum polisi yang mengandung unsur pidana harus ditindak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak boleh berhenti hanya sebagai kasus etik saja, yang sanksinya hanya sanksi etik," ungkap dia. 
 
Baca: Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Anggota Pelaku Kekerasan
 
Menurut Arsul, sanksi pidana harus ditegakkan. Tujuannya, untuk memberikan efek jera.
 
Namun, sejumlah masyarakat menilai telegram itu terlambat. Pasalnya, kebijakan tersebut keluar setelah maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian kepada masyarakat. 
 
"Itu memang biasa di kita ketinggalan kereta, tapi kalau dalam proses prasangka baik itu respons yang bagus juga, daripada tidak direspons sama sekali," ucap Arsul. 
 
Listyo mengeluarkan telegram bernomor ST/2162/X/HUK.2.8/2021. Telegram tersebut menginstruksikan seluruh Polda di Indonesia menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan kekerasan berlebihan kepada masyarakat.

Berikut isi telegram tersebut:

  1. Agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penangananya dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan.
  2. Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.
  3.  Memerintahkan Kabid Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi.
  4.  Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia.
  5.  Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus medomani SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
  6.  Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan tindakan kepolisian yang memiliki kerawanan sangat tinggi harus didahului dengan APP, memastikan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan memahami dan menguasai tindakan secara teknis, taktis dan strategi
  7. Memperkuat pengawasan, pengamanan dan pendampingan oleh fungsional Propam baik secara terbuka maupun tertutup pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa.
  8.  Mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan tindakan arogan, sikap tidak simpatik, berkata-kata kasar, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan kekerasam yang berlebihan
  9. Memerintahkan fungsi operasional khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan peran dan kemampuan para first line supervisor dalam melakukan kegiatan pengawasan melekat dan pengendalian kegiatan secara langsung di lapangan.
  10.  Memerintahkan para Dir, Kapolres, Kasat dan Kapolsek untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam setiap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian agar sesuai dengan SOP dam ketentuan yang berlaku.
  11.  Memberikan punishment atau sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik maupun pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya.

 
(NUR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif