medcom.id, Jakarta: Pencalonan Komjen Badrodin Haiti masih terganjal di DPR. Parlemen meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Lalu, timbul polemik apakah presiden harus bertemu langsung dengan DPR atau bisa diwakili para menterinya. Anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie mengatakan, Presiden Jokowi tidak harus bertemu langsung dengan DPR untuk menjelaskan pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal kapolri. Presiden bisa diwakili utusannya.
"Penjelasan tertulis kan sudah, tinggal memerlukan penjelasan lisan. Kalau memberi penjelasan tak harus Presiden," katanya di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Menurutnya, permintaan DPR bersifat normatif saja. Jadi, Presiden dapat mengutus menterinya. Presiden juga sudah mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Pudjianto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Saya rasa DPR itu normatif saja maka presiden diharapkan memberikan penjelasan tambahan. Kita tunggu saja ini kan hanya permainan bernegara," ungkap dia.
Jimly juga memastikan Komjen Badrodin tetap menjadi calon tunggal Kapolri. Hanya surat ke DPR dianggap kurang memberikan penjelasan.
"Terlalu pendek, jadi diminta untuk menjelaskan lagi," imbuhnya.
Jimly mengungkapkan, Jokowi tak keberatan jika harus menjelaskan langsung ihwal pencalonan Badrodin ke DPR. Tapi sebagai institusi presiden, penjelasan juga dapat disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla.
"Tadi saya tanya beliau siap menjelaskan. Yang menjelaskan juga bisa wapres, sama saja. Keduanya tak merasa punya beban untuk menjelaskan," pungkas Jimly.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pembatalan itu dilakukan setelah Budi jadi tersangka kasus dugaan gratifikasi di KPK. Sebagai gantinya, Jokowi menyodorkan nama Badrodin Haiti.
medcom.id, Jakarta: Pencalonan Komjen Badrodin Haiti masih terganjal di DPR. Parlemen meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Lalu, timbul polemik apakah presiden harus bertemu langsung dengan DPR atau bisa diwakili para menterinya. Anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie mengatakan, Presiden Jokowi tidak harus bertemu langsung dengan DPR untuk menjelaskan pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal kapolri. Presiden bisa diwakili utusannya.
"Penjelasan tertulis kan sudah, tinggal memerlukan penjelasan lisan. Kalau memberi penjelasan tak harus Presiden," katanya di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Menurutnya, permintaan DPR bersifat normatif saja. Jadi, Presiden dapat mengutus menterinya. Presiden juga sudah mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Pudjianto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Saya rasa DPR itu normatif saja maka presiden diharapkan memberikan penjelasan tambahan. Kita tunggu saja ini kan hanya permainan bernegara," ungkap dia.
Jimly juga memastikan Komjen Badrodin tetap menjadi calon tunggal Kapolri. Hanya surat ke DPR dianggap kurang memberikan penjelasan.
"Terlalu pendek, jadi diminta untuk menjelaskan lagi," imbuhnya.
Jimly mengungkapkan, Jokowi tak keberatan jika harus menjelaskan langsung ihwal pencalonan Badrodin ke DPR. Tapi sebagai institusi presiden, penjelasan juga dapat disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla.
"Tadi saya tanya beliau siap menjelaskan. Yang menjelaskan juga bisa wapres, sama saja. Keduanya tak merasa punya beban untuk menjelaskan," pungkas Jimly.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pembatalan itu dilakukan setelah Budi jadi tersangka kasus dugaan gratifikasi di KPK. Sebagai gantinya, Jokowi menyodorkan nama Badrodin Haiti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
