Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Diminta Hati-hati

Nasional terorisme teroris DPR RI
Theofilus Ifan Sucipto • 09 Agustus 2020 09:13
Jakarta: Pembahasan pelibatan TNI menangani terorisme mesti dilakukan dengan cermat. Keputusan yang salah dinilai bisa mencoreng reformasi.
 
“Agar DPR tidak tergesa-gesa memberikan persetujuan tanpa pembahasan yang detail,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, saat dihubungi, Minggu, 9 Agustus 2020.
 
Hendardi menyebut pembahasan perpres harus transparan. Sehingga, publik bisa ikut memantau dan mengawasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengingatkan DPR berperan memastikan agenda reformasi sektor keamanan berada di jalur yang tepat. Hal itu mengacu TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.
 
Hendardi khawatir TNI akan kembali mengukuhkan supremasi militer. Hal itu bisa terjadi jika TNI diberi legalitas memasuki kehidupan sipil dan mengurusi terorisme.
 
(Baca: Imparsial: Pengerahan Militer Tangani Teroris Harus Selektif)
 
“Reformasi sektor keamanan tidak boleh dirusak. Pintu pelibatan tanpa batas harus ditutup,” tegas dia.
 
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut sejumlah alasan TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Salah satunya tak semua penanganan terorisme bisa dilakukan Polri.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut pemerintah sudah merumuskan pelibatan TNI. Tentara turun tangan disesuaikan eskalasi teror.
 
Ketentuan pelibatan TNI akan diatur dalam peraturan presiden (perpres). Aturan itu akan dikonsultasikan bersama DPR.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif