Jakarta: Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menganggap fungsi menteri koordinator (menko) di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak efektif. Jabatan menko dinilainya hanya memperpanjang birokrasi.
"Kalau mau lari kencang, tak usah ada Menko," kata Effendi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu, 8 Februari 2020.
Ia menyarankan segala urusan lebih baik langsung dikoordinasikan dengan menteri yang mampu menerapkan kebijakan sesuai bidangnya. Menko juga hanya bikin pusing menteri. Dia mencontohkan koordinasi dan pertanggungjawaban kinerja, bakal lapor ke presiden atau koordinasi via menko.
Lagipula, tambah dia, ketidakpuasan sudah terlihat sejak pembentukan awal Kabinet Indonesia Maju. Ada kelompok-kelompok kecil dalam kabinet.
"Ini kabinet rasa geng-gengan. Jadi kita putarannya di situ-situ lagi. Kelihatan kepentingan kelompok siapa," simpul dia.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Effendi berpendapat bahwa pengelompokan tersebut mempersulit Jokowi untuk melaksanakan program-program di periode keduanya.
Namun, dia enggan berkomentar saat muncul tudingan kursi menko untuk bagi-bagi jatah kekuasan ke partai politik yang bisa bikin runyam pemerintahan Jokowi. Dia menyebut Jokowi-Ma'ruf banyak diganggu faktor di luar perhitungan.
"Misalnya virus korona," imbuh dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNL7RRyK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menganggap fungsi menteri koordinator (menko) di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak efektif. Jabatan menko dinilainya hanya memperpanjang birokrasi.
"Kalau mau lari kencang, tak usah ada Menko," kata Effendi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu, 8 Februari 2020.
Ia menyarankan segala urusan lebih baik langsung dikoordinasikan dengan menteri yang mampu menerapkan kebijakan sesuai bidangnya. Menko juga hanya bikin pusing menteri. Dia mencontohkan koordinasi dan pertanggungjawaban kinerja, bakal lapor ke presiden atau koordinasi via menko.
Lagipula, tambah dia, ketidakpuasan sudah terlihat sejak pembentukan awal Kabinet Indonesia Maju. Ada kelompok-kelompok kecil dalam kabinet.
"Ini kabinet rasa
geng-gengan. Jadi kita putarannya di situ-situ lagi. Kelihatan kepentingan kelompok siapa," simpul dia.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Effendi berpendapat bahwa pengelompokan tersebut mempersulit Jokowi untuk melaksanakan program-program di periode keduanya.
Namun, dia enggan berkomentar saat muncul tudingan kursi menko untuk bagi-bagi jatah kekuasan ke partai politik yang bisa bikin runyam pemerintahan Jokowi. Dia menyebut Jokowi-Ma'ruf banyak diganggu faktor di luar perhitungan.
"Misalnya virus korona," imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
