medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat mengancam membatalkan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Hal itu dilakukan jika salah satu dari 10 poin yang diajukan tak dipenuhi.
"10 pesyaratan itu mutlak," ujar Politisi Benny K Harman, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Benny menyebu, kesepuluh syarat yang diajukan bukan main-main. "(Syarat) Itu yang akan menjamin Pilkada langsung mampu mencegah politk uang, mampu mecegah ekses (dampak) negatif lainnya," imbuh dia.
Bahkan, kata dia, partainya mempertimbangkan untuk merubah haluannya ke pilkada melalui DPRD jika salah satu syarat tersebut tak terpenuhi. "10 syarat itu adalah mutlak sifatnya," tegas dia.
Berikut 10 syarat yang diajukan Demokrat.
1. Melakukan uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon walikota (cawalkot).
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak dilakukan
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar
6. Larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada
9. Penyelesaian sengketa pilkada
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat mengancam membatalkan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Hal itu dilakukan jika salah satu dari 10 poin yang diajukan tak dipenuhi.
"10 pesyaratan itu mutlak," ujar Politisi Benny K Harman, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Benny menyebu, kesepuluh syarat yang diajukan bukan main-main. "(Syarat) Itu yang akan menjamin Pilkada langsung mampu mencegah politk uang, mampu mecegah ekses (dampak) negatif lainnya," imbuh dia.
Bahkan, kata dia, partainya mempertimbangkan untuk merubah haluannya ke pilkada melalui DPRD jika salah satu syarat tersebut tak terpenuhi. "10 syarat itu adalah mutlak sifatnya," tegas dia.
Berikut 10 syarat yang diajukan Demokrat.
1. Melakukan uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon walikota (cawalkot).
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak dilakukan
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar
6. Larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada
9. Penyelesaian sengketa pilkada
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
