medcom.id, Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengendus adanya kebocoran anggaran di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014 sebesar Rp1,3 miliar. FITRA pun meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit.
Demikian disampaikan oleh Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014). Menurutnya, dari temuan BPK sepanjang periode lima tahun total kebocoran yang terjadi di DPD senilai Rp1,5 miliar. Dari jumlah itu, baru Rp200 juta yang dikembalikan ke negara.
"Masih ada Rp1,3 miliar yang menjadi kerugian negara. Irman Gusman sebagai ketua harus bertanggung jawab," ujar Uchok.
Menurutnya, kebocoran pada anggaran DPD diduga digunakan oleh Ketua DPD saat ini yakni Irman Gusman untuk biaya pencitraan sewaktu dirinya mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Padahal menurutnya, kegiatan konvensi itu tidak boleh menggunakan uang negara alias harus menggunakan kocek pribadi.
"Yang jelas Irman harus bertanggung jawab. Sebab, sebagai ketua, dia lah yang mengatur kebijakan DPD," katanya.
Dia menilai, Irman tergolong gagal dalam memimpin DPD. Alih-alih mengikuti konvensi Partai Demokrat, Irman semestinya lebih fokus meningkatkan peran DPD dalam percaturan politik nasional. Terlebih sampai akhir masa jabatannya, peran DPD seakan tidak terlihat ketimbang peran DPR dan DPRD.
Pencalonan dalam konvensi Partai Demokrat, menurut Uchok, menunjukkan bahwa Irman lebih mementingkan diri sendiri ketimbang institusi yang dipimpinnya. Uchok menambahkan, pencalonan Irman dalam konvensi Partai Demokrat perlu ditelisik lebih dalam.
"Operasionalnya pakai duit siapa? Harus diusut sampai tingas itu," pungkas Irman. (Fario Untung)
medcom.id, Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengendus adanya kebocoran anggaran di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014 sebesar Rp1,3 miliar. FITRA pun meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit.
Demikian disampaikan oleh Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014). Menurutnya, dari temuan BPK sepanjang periode lima tahun total kebocoran yang terjadi di DPD senilai Rp1,5 miliar. Dari jumlah itu, baru Rp200 juta yang dikembalikan ke negara.
"Masih ada Rp1,3 miliar yang menjadi kerugian negara. Irman Gusman sebagai ketua harus bertanggung jawab," ujar Uchok.
Menurutnya, kebocoran pada anggaran DPD diduga digunakan oleh Ketua DPD saat ini yakni Irman Gusman untuk biaya pencitraan sewaktu dirinya mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Padahal menurutnya, kegiatan konvensi itu tidak boleh menggunakan uang negara alias harus menggunakan kocek pribadi.
"Yang jelas Irman harus bertanggung jawab. Sebab, sebagai ketua, dia lah yang mengatur kebijakan DPD," katanya.
Dia menilai, Irman tergolong gagal dalam memimpin DPD. Alih-alih mengikuti konvensi Partai Demokrat, Irman semestinya lebih fokus meningkatkan peran DPD dalam percaturan politik nasional. Terlebih sampai akhir masa jabatannya, peran DPD seakan tidak terlihat ketimbang peran DPR dan DPRD.
Pencalonan dalam konvensi Partai Demokrat, menurut Uchok, menunjukkan bahwa Irman lebih mementingkan diri sendiri ketimbang institusi yang dipimpinnya. Uchok menambahkan, pencalonan Irman dalam konvensi Partai Demokrat perlu ditelisik lebih dalam.
"Operasionalnya pakai duit siapa? Harus diusut sampai tingas itu," pungkas Irman. (Fario Untung)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADF)
