medcom.id, Jakarta: Keinginan Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai seluruh unsur pimpinan lembaga negara mulai terlihat. Setelah DPR, kini MPR diduduki KMP. Keinginan menguasai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kemungkinan dilakukan KMP.
Bila seluruh parlemen dikuasai tak pelak penjegalan pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan mudah dilakukan. Tetapi penjegalan ini bisa dicegah. Caranya dengan kerja keras mengobrak-abrik KMP.
"Penjegalan bisa tentu melalui APBN misalnya mereka enggak menyetujui program-program andalan Jokowi. Di situlah terlihat ketidakefektifan pemerintahan," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, ditemui di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2014).
Kendati demikian, kata Ray, Jokowi bisa mengeluarkan satu paket UU yang membuat KMP harus menyetujuinya. Dengan begitu, bukannya tidak mungkin partai pendukung KMP bisa berbalik mendukung Jokowi-JK.
"Jadi harus mereka keluarkan paket program yang enggak cuma penting bagi publik tapi bikin KMP mati gaya. Misalnya Jokowi mengeluarkan paket kebijkaan yang penting bagi umat muslim, misalnya perbaikan layanan haji. Masak PKS enggak dukung," papar Ray.
Lagipula lanjut dia, lima tahun ke depan bukan lagi permainan politik di DPR tetapi di eksekutif. Karena itu masih ada jalan di Pemerintahan Jokowi-JK agar tidak kena jegal koalisi lawan.
"Kalau presidennya berbuat baik terus, mereka bisa ngapain. Kecuali Jokowi berbuat sesuatu yang membuat publik marah. Nanti mereka cuma mengikuti irama Presiden aja," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Keinginan Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai seluruh unsur pimpinan lembaga negara mulai terlihat. Setelah DPR, kini MPR diduduki KMP. Keinginan menguasai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kemungkinan dilakukan KMP.
Bila seluruh parlemen dikuasai tak pelak penjegalan pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan mudah dilakukan. Tetapi penjegalan ini bisa dicegah. Caranya dengan kerja keras mengobrak-abrik KMP.
"Penjegalan bisa tentu melalui APBN misalnya mereka enggak menyetujui program-program andalan Jokowi. Di situlah terlihat ketidakefektifan pemerintahan," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, ditemui di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2014).
Kendati demikian, kata Ray, Jokowi bisa mengeluarkan satu paket UU yang membuat KMP harus menyetujuinya. Dengan begitu, bukannya tidak mungkin partai pendukung KMP bisa berbalik mendukung Jokowi-JK.
"Jadi harus mereka keluarkan paket program yang enggak cuma penting bagi publik tapi bikin KMP mati gaya. Misalnya Jokowi mengeluarkan paket kebijkaan yang penting bagi umat muslim, misalnya perbaikan layanan haji. Masak PKS enggak dukung," papar Ray.
Lagipula lanjut dia, lima tahun ke depan bukan lagi permainan politik di DPR tetapi di eksekutif. Karena itu masih ada jalan di Pemerintahan Jokowi-JK agar tidak kena jegal koalisi lawan.
"Kalau presidennya berbuat baik terus, mereka bisa ngapain. Kecuali Jokowi berbuat sesuatu yang membuat publik marah. Nanti mereka cuma mengikuti irama Presiden aja," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
