medcom.id, Jakarta: Sejumlah pengurus Partai Hanura mendesak untuk digelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) buat mengisi kekosongan kepengurusan. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Chairuddin Ismail membantah, partainya bakal menggelar Munaslub dalam waktu dekat ini.
Menurut dia, keputusan untuk tidak digelar Munaslub merupakan hasil rapat pleno yang dihadiri Ketum nonaktif Wiranto, dan jajaran Ketua DPD partai se-Indonesia, Rabu 9 November 2016. Tujuan dari rapat itu adalah untuk pemantapan konsolidasi organisasi Partai Hanura.
"Ya insya Allah tidak (digelar Munaslub), kecuali nanti ada perkembangan baru. Tapi yang pertama yang harus dilakukan konsolidasi ke dalam untuk memperbaiki atau memantapkan roda organisasi ini," kata Chairuddin dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Wacana Munaslub digulirkan Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura Djafar Badjeber beberapa waktu lalu. Djafar menyebut Hanura harus segera menggelar Munaslub agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Sebab sesuai aturan, jabatan pelaksana harian berlaku tiga bulan.
Namun, Charuddin menilai pernyataan itu keluar lantaran Djafar tidak mengerti aturan partai. Menurut dia, bila ada persoalan, Djafar seharusnya beriktikad baik menemuinya bukan malah bersuara di media atau menyurati Presiden Joko Widodo.
"Dia enggak ngerti karena dia enggak pernah hadir ke sini. Dia ini saja rapat penasihat enggak pernah datang. Dia kan jadi komisaris. Nah dia kalau iktikadnya baik kan dia datang ke saya, tanya dulu bukannya ngirim surat. Saya tidak pernah terima," kata dia.
Chairuddin mengklaim sejauh ini semua pimpinan dan pengurus DPD partai menolak diadakannya Munaslub. Pasalnya, para kader di daerah masih membutuhkan sosok Wiranto sebagai pemimpin sekaligus perekat partai dalam menyelesaikan segala persoalan.
"Nah seluruh DPD menolak Munaslub itu. Kenapa? Mereka juga semua di samping begini, mereka membutuhkan kehadiran Pak Wiranto ya, dan Pak Wiranto ini bukan hanya sekedar tokoh. Dia adalah perekat kita. Perekat dalam arti yang membikin partai ini semua masalah bisa selesai," kata dia.
Chairuddin menegaskan, dirinya saat ini sudah tidak menjabat sebagai pelaksana harian partai. Roda partai saat ini dipimpin wakil ketua umum. Namun, kata dia, pengambilan keputusan strategis tetap di tangan Wiranto.
"Enggak sekarang sudah enggak ada, begitu Pak Wiranto enggak aktif tapi saya melaksanakan tugas beliau karena enggak mungkin tanda tangan kan. Itu bisa, ini dia sibuk kan Menko Polhukam," kata dia.
Dia pun mengaku masih rutin bertemu dengan Wiranto. Tujuannya, untuk menjelaskan persoalan-persoalan dan meminta persetujuan Wiranto dalam mengambil keputusan.
"Tetapi setiap langkah-langkah seminggu sekali saya minta waktu. Menjelaskan ini loh saya mau ambil begini-begini. Kalau dia tidak setuju saya tidak lakukan. Terutama yang sifatnya strategis ya. Ini masalah strategis kan masa saya enggak tahu," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Sejumlah pengurus Partai Hanura mendesak untuk digelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) buat mengisi kekosongan kepengurusan. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Chairuddin Ismail membantah, partainya bakal menggelar Munaslub dalam waktu dekat ini.
Menurut dia, keputusan untuk tidak digelar Munaslub merupakan hasil rapat pleno yang dihadiri Ketum nonaktif Wiranto, dan jajaran Ketua DPD partai se-Indonesia, Rabu 9 November 2016. Tujuan dari rapat itu adalah untuk pemantapan konsolidasi organisasi Partai Hanura.
"Ya insya Allah tidak (digelar Munaslub), kecuali nanti ada perkembangan baru. Tapi yang pertama yang harus dilakukan konsolidasi ke dalam untuk memperbaiki atau memantapkan roda organisasi ini," kata Chairuddin dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Wacana Munaslub digulirkan Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura Djafar Badjeber beberapa waktu lalu. Djafar menyebut Hanura harus segera menggelar Munaslub agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Sebab sesuai aturan, jabatan pelaksana harian berlaku tiga bulan.
Namun, Charuddin menilai pernyataan itu keluar lantaran Djafar tidak mengerti aturan partai. Menurut dia, bila ada persoalan, Djafar seharusnya beriktikad baik menemuinya bukan malah bersuara di media atau menyurati Presiden Joko Widodo.
"Dia enggak ngerti karena dia enggak pernah hadir ke sini. Dia ini saja rapat penasihat enggak pernah datang. Dia kan jadi komisaris. Nah dia kalau iktikadnya baik kan dia datang ke saya, tanya dulu bukannya ngirim surat. Saya tidak pernah terima," kata dia.
Chairuddin mengklaim sejauh ini semua pimpinan dan pengurus DPD partai menolak diadakannya Munaslub. Pasalnya, para kader di daerah masih membutuhkan sosok Wiranto sebagai pemimpin sekaligus perekat partai dalam menyelesaikan segala persoalan.
"Nah seluruh DPD menolak Munaslub itu. Kenapa? Mereka juga semua di samping begini, mereka membutuhkan kehadiran Pak Wiranto ya, dan Pak Wiranto ini bukan hanya sekedar tokoh. Dia adalah perekat kita. Perekat dalam arti yang membikin partai ini semua masalah bisa selesai," kata dia.
Chairuddin menegaskan, dirinya saat ini sudah tidak menjabat sebagai pelaksana harian partai. Roda partai saat ini dipimpin wakil ketua umum. Namun, kata dia, pengambilan keputusan strategis tetap di tangan Wiranto.
"Enggak sekarang sudah enggak ada, begitu Pak Wiranto enggak aktif tapi saya melaksanakan tugas beliau karena enggak mungkin tanda tangan kan. Itu bisa, ini dia sibuk kan Menko Polhukam," kata dia.
Dia pun mengaku masih rutin bertemu dengan Wiranto. Tujuannya, untuk menjelaskan persoalan-persoalan dan meminta persetujuan Wiranto dalam mengambil keputusan.
"Tetapi setiap langkah-langkah seminggu sekali saya minta waktu. Menjelaskan ini loh saya mau ambil begini-begini. Kalau dia tidak setuju saya tidak lakukan. Terutama yang sifatnya strategis ya. Ini masalah strategis kan masa saya enggak tahu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
