NEWSTICKER
Suasana rapat perdana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Nur Azizah/Medcom.id
Suasana rapat perdana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Nur Azizah/Medcom.id

Prabowo Dihujani Interupsi

Nasional anggaran kementerian
Nur Azizah • 11 November 2019 14:58
Jakarta: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memaparkan kebijakan umum Kementerian Pertahanan untuk lima tahun ke depan saat rapat kerja dengan Komisi I DPR. Dia menegaskan pemerintah tak akan membiarkan Indonesia lemah.
 
"Dengan biaya berapapun, kita harus berani (investasi). Kalau tidak, Indonesia akan diinjak-injak," kata Prabowo saat menyampaikan pandangannya di ruang rapat Komisi 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.
 
Prabowo menyinggung masalah anggaran pertahanan. Namun, dia minta pembahasan dilakukan tertutup.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon kemudian melayangkan interupsi. Dia meminta Prabowo menjabarkan anggaran Kementerian Pertahanan secara terbuka.
 
"Interupsi pimpinan. Minta sekaligus dipaparkan dukungan anggaran. Tadi hanya visi misi. Tolong disampaikan, jadi ini bahan bahasan dalam rapat kita," kata Effendi.
 
Namun, Prabowo menolak permintaan Effendi. Prabowo berdalih anggaran pertahanan merupakan rahasia negara.
 
Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Adian Napitupulu, pun meminta agar rapat pembahasan anggaran digelar terbuka. Toh, anggaran yang dibacakan Prabowo bersifat umum.
 
"Padahal permintaan saudara Effendi sederhana, bacakan saja anggarannya. Nanti kalau ada yang sifatnya rahasia baru tertutup. Sekarang bacakan saja dulu," ujar dia.
 
Prabowo kukuh meminta rapat digelar ditutup karena menyangkut rahasia negara. Menurut dia, pembahasan secara tertutup juga dilakukan Menhan sebelumnya.
 
"Saya akan terbuka untuk Komisi I tapi saya akan tertutup untuk umum," tegas Prabowo.
 
Pimpinan Komisi I DPR kemudian memutuskan rapat kerja dilakukan secara tertutup. Kemenhan mendapat jatah Rp131 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sebesar 40 persen dari anggaran itu digunakan untuk gaji pegawai.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif