NEWSTICKER
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. MI/Rommy Pujianto.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. MI/Rommy Pujianto.

PDIP: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Nasional pdi perjuangan pilpres
M Sholahadhin Azhar • 11 Agustus 2019 15:23
Bali: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memerinci hasil Kongres V yang merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi, tapi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dilakukan secara langsung.
 
"Amandemen yang kita perlukan adalah amandemen yang bersifat terbatas. Tentu saja dalam teknis politis nanti diperlukan langkah dialog dengan ketum parpol mengambil sebuah kesepakatan bersama," kata Hasto di Sanur, Bali, Minggu, 11 Agustus 2019.
 
Hasto menilai kewenangan MPR perlu dikembalikan, khususnya dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun lembaga tersebut tak berwenang memilih presiden karena hal itu merupakan kewenangan rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Konsep Pemilu Serentak Dinilai tak Perlu Digunakan Lagi
 
Hasto menyebut sikap ini sesuai dengan kedaulatan rakyat. "Ini dalam konteks bagaimana semua wajib dan taat sepenuhnya pada haluan negara yang ditetapkan oleh rakyat. Melalui para wakil-wakilnya," kata Hasto.
 
Terkait pembentukan GBHN, Hasto menjelaskan Indonesia perlu haluan yang ditetapkan bersama untuk menentukan arah kebijakan bangsa. Mengingat pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering tak sinkron dalam mengeluarkan kebijakan.
 
Dengan GBHN yang disusun bersama, Hasto menyebut ada pedoman yang harus ditaati dari pusat hingga daerah. Sehingga semua komponen bangsa bergerak bersama.
 
"Kita perlu sebuah haluan yang akan mengantarkan ke arah mana kapal Indonesia itu berlayar," sebut Hasto.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif