Calon  Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. ANT/Galih Pradipta
Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. ANT/Galih Pradipta

Kubu Prabowo Disebut Haus Tahta

Nasional pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Candra Yuri Nuralam • 11 Juni 2019 20:16
Jakarta: Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo terhadap Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Mahkamah Konstitusi (MK) berlebihan. Kubu Prabowo dinilai ingin menjatuhkan saingannya dengan segala cara.
 
"Mempersoalkan status jabatan Ma'ruf Amin di dua Bank Pemerintah (Bank BNI dan Mandiri Syariah) untuk mendiskualifikasi pasangan capres 01 terlalu berlebihan. Hal itu tentu masih menimbulkan perdebatan hukum," kata Karyono kepada Medcom.id, Senin 11 Juni 2019.
 
Karyono menilai kubu Prabowo sudah sangat berambisi untuk mendapatkan tahta hingga menghalalkan segala cara. Bisa jadi, lanjutnya, upaya penggugataan jabatan Ma'ruf Amin pun dilakukan karena permasalahan sengketa hasil terlalu kecil untuk menang di MK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sikap penggugatan jabatan Ma'ruf Amin pun disayangkan. Jika seperti itu, MK hanya jadi seperti 'senjata' atas kubu yang tidak bisa menerima hasil.
 
"Perdebatannya berkisar pada pertanyaan apakah persoalan tersebut masuk dalam proses pemilu atau sengketa hasil pemilu. Apakah MK masih memiliki kewenangan untuk mengadili proses atau hanya menangani perselisihan hasil pemilu," ujar Karyono.
 
Karyono menilai undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang digunakan terlalu subyektif. Seharusnya, setelah melewati verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) permasalahan itu sudah terselesaikan.
 
Jabatan Ma'ruf dipermasalahkan tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini diungkit pasangan nomor urut 02 saat merevisi berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
 
Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menilai Ma'ruf masih menduduki posisi di Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah saat mencalonkan diri sebagai cawapres. Dia menilai Ma'ruf melanggar Pasal 227 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan seorang bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan di mana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika sudah mencalonkan.
 
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Hasyim Asy'ari menyebut perkara hukum serupa masalah ini sejatinya sudah pernah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil putusan kasus ini pun menjadi pegangan KPU.
 
"Sekadar mengingatkan bahwa pernah ada yurisprudensi gugatan caleg (calon anggota legislatif) Gerindra DPR RI ke Bawaslu atas nama Mirah Sumirat yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN (badan usaha milik negara)," kata Hasyim.
 
Hasyim mengatakan Mirah awalnya dicoret KPU sebagai bakal caleg lantaran berstatus pegawai PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), anak perusahaan BUMN, PT Jasa Marga. Tak terima dengan keputusan KPU, Mirah kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu.
 
Bawaslu, dalam perkara tersebut, mempertimbangkan pegawai anak perusahaan BUMN berbeda dengan pegawai BUMN. Atas dasar itu, Bawaslu mengabulkan gugatan Mirah dan memerintahkan KPU memasukan Mirah sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VI.

 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif