Jakarta: Sejumlah akademisi mempertanyakan profesionalitas DPR RI periode 2019-2024. Sebab, lembaga legislatif itu didominasi koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menjamin lembaga yang dipimpinnya tetap profesional. Masing-masing pihak akan menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam lima tahun ke depan.
"Sesuai tugasnya, legislatif itu kan mempunyai tugas pengawasan terhadap kebijakan yang akan dilakukan eksekutif," kata Puan, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan DPR akan mengawasi kinerja pemerintahan dan tak segan mengkritik atau bahkan menolak jika program atau kebijakan yang dibuat dinilai tidak prorakyat.
"Kalau kemudian kebijakannya tidak prorakyat dan merugikan rakyat, maka kita harus menolak atau mengkritisi untuk memberikan solusi. Ini yang paling penting, mengkritisi untuk memberikan solusi," ucap Puan tegas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan era 2009-2014 itu menyampaikan, jumlah koalisi atau oposisi tidak bisa dijadikan tolok ukur profesionalitas DPR.
"Sebenarnya, kita bisa bergotong-royong atau saling menghargai dan menghormati untuk rakyat. Saya rasa itu semuanya dilakukan di dalam dinamika DPR," ucapnya.
Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mendominasi DPR periode 2019-2024. Total jumlah kursi yang dikuasai koalisi Jokowi-Ma'ruf sebanyak 350. Jumlah total kursi di DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 kursi.
Jakarta: Sejumlah akademisi mempertanyakan profesionalitas DPR RI periode 2019-2024. Sebab, lembaga legislatif itu didominasi koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menjamin lembaga yang dipimpinnya tetap profesional. Masing-masing pihak akan menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam lima tahun ke depan.
"Sesuai tugasnya, legislatif itu kan mempunyai tugas pengawasan terhadap kebijakan yang akan dilakukan eksekutif," kata Puan, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan DPR akan mengawasi kinerja pemerintahan dan tak segan mengkritik atau bahkan menolak jika program atau kebijakan yang dibuat dinilai tidak prorakyat.
"Kalau kemudian kebijakannya tidak prorakyat dan merugikan rakyat, maka kita harus menolak atau mengkritisi untuk memberikan solusi. Ini yang paling penting, mengkritisi untuk memberikan solusi," ucap Puan tegas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan era 2009-2014 itu menyampaikan, jumlah koalisi atau oposisi tidak bisa dijadikan tolok ukur profesionalitas DPR.
"Sebenarnya, kita bisa bergotong-royong atau saling menghargai dan menghormati untuk rakyat. Saya rasa itu semuanya dilakukan di dalam dinamika DPR," ucapnya.
Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mendominasi DPR periode 2019-2024. Total jumlah kursi yang dikuasai koalisi Jokowi-Ma'ruf sebanyak 350. Jumlah total kursi di DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
