medcom.id, Jakarta: Bendahara Umum Partai Golkar (PG) kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo meminta wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) tak lagi dibicarakan. Fondasi PG dinilai kembali tegak pascamenghadapi ujian berat setahun belakangan.
"Jangan lagi dirusak dengan wacana untuk sekadar membentuk struktur dewan pimpinan pusat (DPP)," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini melalui keterangan tertulis, Minggu (25/10/2015).
Anggota Komisi III ini meminta elite PG menyikapi arif hasil putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar. Dua keputusan hukum itu, tambah dia, sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar.
"Karena itu, Perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui forum urun rembuk atau musyawarah mufakat, bukan Munaslub karena memang tidak ada urgensinya sama sekali," tegas Bamsoet.
Munaslub dinilai menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru. Pengelompokan baru memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai bisa-bisa muncul.
"Alih-alih mewujudkan soliditas partai, forum seperti Munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi Pilkada Serentak," tambah Bamsoet.
Wacana Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan calon peserta Pilkada yang diusung PG. Para calon akan kepala daerah itu bingung.
"Aktif dengan hiruk pikuk persiapan Munaslub, atau fokus mengerahkan tim sukses di daerah pemilihan masing-masin." jelasnya.
Golkar sudah mengajukan 219 calon kepala daerah dalam Pilkada serentak Desember mendatang. Golkar sebagai partai pengusung harus menunjukan tanggungjawab agar semua calon bisa meraih kemenangan.
"Untuk itu, DPP partai Golkar harus solid agar mampu menggerakan mesin partai," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Bendahara Umum Partai Golkar (PG) kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo meminta wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) tak lagi dibicarakan. Fondasi PG dinilai kembali tegak pascamenghadapi ujian berat setahun belakangan.
"Jangan lagi dirusak dengan wacana untuk sekadar membentuk struktur dewan pimpinan pusat (DPP)," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini melalui keterangan tertulis, Minggu (25/10/2015).
Anggota Komisi III ini meminta elite PG menyikapi arif hasil putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar. Dua keputusan hukum itu, tambah dia, sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar.
"Karena itu, Perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui forum urun rembuk atau musyawarah mufakat, bukan Munaslub karena memang tidak ada urgensinya sama sekali," tegas Bamsoet.
Munaslub dinilai menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru. Pengelompokan baru memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai bisa-bisa muncul.
"Alih-alih mewujudkan soliditas partai, forum seperti Munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi Pilkada Serentak," tambah Bamsoet.
Wacana Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan calon peserta Pilkada yang diusung PG. Para calon akan kepala daerah itu bingung.
"Aktif dengan hiruk pikuk persiapan Munaslub, atau fokus mengerahkan tim sukses di daerah pemilihan masing-masin." jelasnya.
Golkar sudah mengajukan 219 calon kepala daerah dalam Pilkada serentak Desember mendatang. Golkar sebagai partai pengusung harus menunjukan tanggungjawab agar semua calon bisa meraih kemenangan.
"Untuk itu, DPP partai Golkar harus solid agar mampu menggerakan mesin partai," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
