medcom.id, Jakarta: Dua kubu berseteru di Partai Golkar sepakat menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas). Rapimnas untuk menentukan perhelatan musyawarah nasional (munas).
"Sudah diteken," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sambil menyodorkan sebuah kertas berisi alur penyelesaian dualisme kepengurusan Partai Golkar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/1/2015).
JK menjelaskan, penyelesaian dualisme kepengurusan sebenarnya hanya soal waktu. Pasalnya, baik Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie telah menyepakati perumusan penyatuan pengurus dan melengkapi format Dewan Pengurus Pusat (DPP) Munas Riau. Alur penyelesaian dualisme ditandatangani Aburizal, Agung, dan JK pada 9 November 2015.
Namun, terdapat catatan tangan tertanggal 18 Desember 2015 yang menyatakan, "Apabila Mahkamah Agung (MA) memutuskan kemenangan Munas Bali berarti dasarnya Munas Bali."
Terlepas dari catatan itu, dalam skema disepakati dilakukan rekonsiliasi pengurus DPP, Dewan Pimpinan Daerah, serta pencabutan pemecatan dan normalisasi DPR-DPRD. Setelah itu dilakukan Rapimnas untuk pengesahan dan merencanakan digelarnya Munas. "Setelah putusan MA kemarin jadi ini kemudian disusun pengurus bersama kemudian Rampinas, Munas," ucapnya.
Diberitakan, awal 2016 kepengurusan Partai Golkar vakum setelah Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly mencabut SK Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol. Kepengurusan kembali ke Munas Riau sebagaimana putusan MA. Namun, kepengurusan Munas Riau berakhir pada 31 Desember 2015.
Generasi Muda Partai Golkar mendesak partai menggelar munas. Generasi muda partai itu berasal dari kubu Munas Ancol, Munas Bali, dan pihak yang bukan berasal dari kedua kubu.
medcom.id, Jakarta: Dua kubu berseteru di Partai Golkar sepakat menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas). Rapimnas untuk menentukan perhelatan musyawarah nasional (munas).
"Sudah diteken," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sambil menyodorkan sebuah kertas berisi alur penyelesaian dualisme kepengurusan Partai Golkar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/1/2015).
JK menjelaskan, penyelesaian dualisme kepengurusan sebenarnya hanya soal waktu. Pasalnya, baik Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie telah menyepakati perumusan penyatuan pengurus dan melengkapi format Dewan Pengurus Pusat (DPP) Munas Riau. Alur penyelesaian dualisme ditandatangani Aburizal, Agung, dan JK pada 9 November 2015.
Namun, terdapat catatan tangan tertanggal 18 Desember 2015 yang menyatakan, "Apabila Mahkamah Agung (MA) memutuskan kemenangan Munas Bali berarti dasarnya Munas Bali."
Terlepas dari catatan itu, dalam skema disepakati dilakukan rekonsiliasi pengurus DPP, Dewan Pimpinan Daerah, serta pencabutan pemecatan dan normalisasi DPR-DPRD. Setelah itu dilakukan Rapimnas untuk pengesahan dan merencanakan digelarnya Munas.
"Setelah putusan MA kemarin jadi ini kemudian disusun pengurus bersama kemudian Rampinas, Munas," ucapnya.
Diberitakan, awal 2016 kepengurusan Partai Golkar vakum setelah Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly mencabut SK Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol. Kepengurusan kembali ke Munas Riau sebagaimana putusan MA. Namun, kepengurusan Munas Riau berakhir pada 31 Desember 2015.
Generasi Muda Partai Golkar mendesak partai menggelar munas. Generasi muda partai itu berasal dari kubu Munas Ancol, Munas Bali, dan pihak yang bukan berasal dari kedua kubu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
