Menteri Harus Sadar Diri

medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo marah lantaran sebagian pembantunya masih saja menabuh genderang silang pendapat di ruang publik. Para menteri diingatkan untuk sadar diri. Kemarahan Jokowi diungkapkan Juru Bicara Presiden Johan Budi setelah lagi-lagi meletup polemik antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pengolahan gas Blok Masela di Maluku. Silang pendapat di antara keduanya yang diumbar ke publik bahkan sudah menjurus pada serangan personal. "Presiden tak happy situasi seperti itu dan kembali beliau menegaskan kepada para menteri, tolong ini dihentikan. Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat," kata Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 2 Maret. Setelah meninjau proyek pembangunan Tol Medan-Binjai di Binjai, Sumatera Utara, kemarin, Jokowi mengingatkan apa pun yang terjadi, semua harus satu visi dengan Presiden. Namun, secara diplomatis, ia mengatakan bahwa silang pendapat sebagai dinamika biasa. "Silang pendapat apa, ya itu dinamika biasa, saya masih senyum gini," katanya. Wapres Jusuf Kalla mengaku telah berkali-kali menegur menteri untuk tidak gaduh di ruang publik. Namun, kenyataannya tetap saja ada seorang menteri yang mengabaikan. "Tapi ya kadang-kadang ada orang yang bersikap tidak sesuai dengan jalur koordinasi." JK menambahkan, setiap menteri harus sadar diri bahwa dia pembantu presiden, tugas-tugasnya pun sudah diatur dalam keputusan presiden. Akan tetapi, tandas JK, ada menteri yang menambahkan sendiri nama kementeriannya. Wapres enggan menyebut siapa menteri yang dimaksud. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Berliana Kartakusuma juga menyatakan wajib hukumnya bagi para menteri taat pada perintah presiden. "Baik secara etika maupun profesional, para menteri harus bisa menempatkan posisi untuk selalu tunduk pada presiden." Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johnny G Plate mengatakan menteri sebagai pembantu presiden harus melaksanakan program presiden. Sudah seharusnya pula kegaduhan akibat polemik antarmenteri tak muncul lagi. "Di hadapan publik, kabinet harus satu suara sehingga memberikan harapan positif bagi publik," tukasnya. Tindak Tegas Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf, kewibawaan Presiden dipertaruhkan dalam kegaduhan yang terus terjadi di kabinet. Presiden dituntut bisa menghentikan kegaduhan itu dengan menindak tegas menteri yang membuat gaduh. "Dari awal, menteri-menteri harus tahu etika bahwa mereka satu pemerintahan. Jadi, kalau ada perbedaan pendapat, jangan di ruang publik. Catatan perlu diberikan kepada Rizal Ramli karena dari awal menjabat enggak hanya menantang menteri lain, tapi juga wakil presiden," timpal pakar hukum tata negara Refly Harun secara terpisah. Polemik antara Rizal dan Sudirman memang bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, mereka terlibat perang kata-kata terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Rizal bahkan pernah menantang debat Wapres ihwal proyek listrik 35 ribu megawatt. Silang pendapat di ruang publik juga pernah terjadi ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memprotes kebijakan Menteri Perdagangan Thomas Lembong terkait impor ikan olahan. Begitu pula dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menhub Jonan perihal kereta cepat Jakarta-Bandung. Johan Budi menegaskan, Presiden akan memanggil menteri yang kerap membuat gaduh serta mengevaluasi kinerja mereka. Saat disinggung apakah menteri tersebut akan diganti, Johan menjawab, "Saya tak punya kemampuan untuk menjawab reshuffle atau tidak." (Media Indonesia)