Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional akan menggelar sarasehan nasional dengan para tokoh dari daerah Maluku di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 10-11 Juli 2018. Para tokoh tersebut merupakan orang-orang yang pernah terlibat dalam konflik dan upaya perdamaian di Maluku.
Acara ini akan dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan menghadirkan pembicara utama, Wakil Presden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK). JK pernah berperan sebagai penggagas Perjanjian Malino.
Sarasehan Nasional ini akan mengemukakan pokok-pokok persoalan tentang konflik dan damai, khususnya pendekatan-pendekatan dalam resolusi konflik dan damai di Maluku dan Maluku Utara. Tujuannya untuk menjadi pembelajaran bagi provinsi lain di Indonesia, bahkan internasional.
Sarasehan Nasional ini membawa tagline 'Merawat Perdamaian, Belajar dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara, Untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur'.
Acara ini akan diisi dengan diskusi terbuka dalam beberapa sesi diskusi, yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kepulauan Maluku. Khususnya, para pihak yang pernah terlibat dalam konflik sekaligus menjadi tokoh-tokoh perajut perdamaian, tokoh-tokoh nasional, serta undangan lain dari seluruh Indonesia dan juga negara sahabat.
Adapun sub tema sarasehan yakni, belajar dari sejarah dan kearifan lokal masyarakat Maluku sebagai wujud implementasi bela negara, resolusi konflik dan damai berlatar golongan dan agama, separatisme, pendekatan pembangunan manusia dengan kesejahteraan dan kebudayaan dalam resolusi konflik dan damai, serta peran perguruan tinggi yang memegang peran yang sangat penting.
Materi yang disampaikan oleh para narasumber akan dirangkum untuk dijadikan buku dalam empat bahasa yakni Indonesia, Inggris, Arab dan Belanda. Dengan begitu, bisa menjadi referensi penanganan konflik dan damai di masa depan.
Sarasehan Nasional ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong diterbitkannya produk legalitas yang mendukung percepatan pembangunan di Maluku, sesuai rencana pembangunan yang telah dibuat Pemerintah. Sehingga perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.
Setjen Wantannas menargetkan sekitar 500 undangan akan hadir dalam kegiatan Sarasehan Nasional tersebut, di antaranya 100 tokoh masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam resolusi konflik dan damai, perwakilan dari Daerah-daerah yang rawan konflik, pejabat Kementerian/Lembaga, pejabat TNI/Polri perwakilan kedutaan besar negara sahabat.
Kemudian, pejabat daerah, siswa Lemhannas RI, Universitas Pertahanan, Sesko TNI, Seskoad Bandung, Seskoal Jakarta, Seskoau Bandung, Sespim Polri Bandung, perwakilan Badan Ekesekutif Mahasiswa dan tokoh masyarakat yang berkaitan untuk menciptakan kedamain dan kesejahteraan di Maluku.
Sejumlah pejabat dan menteri kabinet kerja juga akan hadir yakni, Menko Maritim RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Mensos Idrus Marham, Menristek M. Nasir, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional akan menggelar sarasehan nasional dengan para tokoh dari daerah Maluku di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 10-11 Juli 2018. Para tokoh tersebut merupakan orang-orang yang pernah terlibat dalam konflik dan upaya perdamaian di Maluku.
Acara ini akan dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan menghadirkan pembicara utama, Wakil Presden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK). JK pernah berperan sebagai penggagas Perjanjian Malino.
Sarasehan Nasional ini akan mengemukakan pokok-pokok persoalan tentang konflik dan damai, khususnya pendekatan-pendekatan dalam resolusi konflik dan damai di Maluku dan Maluku Utara. Tujuannya untuk menjadi pembelajaran bagi provinsi lain di Indonesia, bahkan internasional.
Sarasehan Nasional ini membawa tagline 'Merawat Perdamaian, Belajar dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara, Untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur'.
Acara ini akan diisi dengan diskusi terbuka dalam beberapa sesi diskusi, yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kepulauan Maluku. Khususnya, para pihak yang pernah terlibat dalam konflik sekaligus menjadi tokoh-tokoh perajut perdamaian, tokoh-tokoh nasional, serta undangan lain dari seluruh Indonesia dan juga negara sahabat.
Adapun sub tema sarasehan yakni, belajar dari sejarah dan kearifan lokal masyarakat Maluku sebagai wujud implementasi bela negara, resolusi konflik dan damai berlatar golongan dan agama, separatisme, pendekatan pembangunan manusia dengan kesejahteraan dan kebudayaan dalam resolusi konflik dan damai, serta peran perguruan tinggi yang memegang peran yang sangat penting.
Materi yang disampaikan oleh para narasumber akan dirangkum untuk dijadikan buku dalam empat bahasa yakni Indonesia, Inggris, Arab dan Belanda. Dengan begitu, bisa menjadi referensi penanganan konflik dan damai di masa depan.
Sarasehan Nasional ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong diterbitkannya produk legalitas yang mendukung percepatan pembangunan di Maluku, sesuai rencana pembangunan yang telah dibuat Pemerintah. Sehingga perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.
Setjen Wantannas menargetkan sekitar 500 undangan akan hadir dalam kegiatan Sarasehan Nasional tersebut, di antaranya 100 tokoh masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam resolusi konflik dan damai, perwakilan dari Daerah-daerah yang rawan konflik, pejabat Kementerian/Lembaga, pejabat TNI/Polri perwakilan kedutaan besar negara sahabat.
Kemudian, pejabat daerah, siswa Lemhannas RI, Universitas Pertahanan, Sesko TNI, Seskoad Bandung, Seskoal Jakarta, Seskoau Bandung, Sespim Polri Bandung, perwakilan Badan Ekesekutif Mahasiswa dan tokoh masyarakat yang berkaitan untuk menciptakan kedamain dan kesejahteraan di Maluku.
Sejumlah pejabat dan menteri kabinet kerja juga akan hadir yakni, Menko Maritim RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Mensos Idrus Marham, Menristek M. Nasir, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)