Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo secara terang-terangan meminta kepada pemerintah agar menaikkan anggaran DPR sebesar Rp7,7 triliun. Rencana penataan kompleks parlemen sampai dengan permintaan agar rumah dinas diganti tunjangan menjadi alasan yang melatarbelakangi hal tersebut.
Peneliti Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai kenaikan anggaran tersebut
menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan yang dilakukan DPR baik secara kelembagaan
maupun perorangan.
Arif menduga permintaan kenaikan anggaran berkaitan dengan persiapan para anggota DPR menghadapi pemilu legislatif mendatang.
"Saya kira di tahun politik ini menunjukkan bahwa keinginan DPR itu lebih pada bagaimana menyiapkan biaya politik untuk kepentingan pileg ke depan," ujarnya, dalam Primetime News, Kamis, 26 April 2018.
Menurut Arif penggantian rumah dinas menjadi tunjangan dengan dalih agar anggaran tidak dihabiskan untuk biaya perawatan adalah argumentasi yang keliru.
Negara, kata Arif, ketika menyiapkan fasilitas untuk menunjang kinerja anggota DPR seharusnya bisa dimanfaatkan. Bukan meminta pemerintah mengalokasikan lagi anggaran untuk pemondokan lain.
Ketika anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas misalnya, negara tentu sudah memperhitungkan konsekuensi termasuk alokasi anggaran untuk pemugaran dan biaya perawatan.
"Saya kira alasan ini tidak mendasar. DPR harus menghentikan upaya-upaya ini sehingga publik tidak melihat bahwa DPR hanya memaksakan keinginannya sementara kinerja mereka tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan selama ini," ungkapnya.
Ketimbang meminta kenaikan anggaran, Arif menilai lebih baik DPR berusaha untuk memperkuat kinerja meskipun saat ini merupakan tahun politik.
Melibatkan diri dalam proses politik seperti pilkada atau pilpres misalnya akan membuat legislator tak fokus menjalankan tugasnya.
"Hentikan keinginan seperti ini karena hanya akan semakin menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja DPR maupun secara individu. Apalagi sudah diminta oleh ketua DPR," jelas dia.
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo secara terang-terangan meminta kepada pemerintah agar menaikkan anggaran DPR sebesar Rp7,7 triliun. Rencana penataan kompleks parlemen sampai dengan permintaan agar rumah dinas diganti tunjangan menjadi alasan yang melatarbelakangi hal tersebut.
Peneliti Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai kenaikan anggaran tersebut
menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan yang dilakukan DPR baik secara kelembagaan
maupun perorangan.
Arif menduga permintaan kenaikan anggaran berkaitan dengan persiapan para anggota DPR menghadapi pemilu legislatif mendatang.
"Saya kira di tahun politik ini menunjukkan bahwa keinginan DPR itu lebih pada bagaimana menyiapkan biaya politik untuk kepentingan pileg ke depan," ujarnya, dalam
Primetime News, Kamis, 26 April 2018.
Menurut Arif penggantian rumah dinas menjadi tunjangan dengan dalih agar anggaran tidak dihabiskan untuk biaya perawatan adalah argumentasi yang keliru.
Negara, kata Arif, ketika menyiapkan fasilitas untuk menunjang kinerja anggota DPR seharusnya bisa dimanfaatkan. Bukan meminta pemerintah mengalokasikan lagi anggaran untuk pemondokan lain.
Ketika anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas misalnya, negara tentu sudah memperhitungkan konsekuensi termasuk alokasi anggaran untuk pemugaran dan biaya perawatan.
"Saya kira alasan ini tidak mendasar. DPR harus menghentikan upaya-upaya ini sehingga publik tidak melihat bahwa DPR hanya memaksakan keinginannya sementara kinerja mereka tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan selama ini," ungkapnya.
Ketimbang meminta kenaikan anggaran, Arif menilai lebih baik DPR berusaha untuk memperkuat kinerja meskipun saat ini merupakan tahun politik.
Melibatkan diri dalam proses politik seperti pilkada atau pilpres misalnya akan membuat legislator tak fokus menjalankan tugasnya.
"Hentikan keinginan seperti ini karena hanya akan semakin menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja DPR maupun secara individu. Apalagi sudah diminta oleh ketua DPR," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
