Bawaslu Diminta tak Gegabah Menindaklanjuti Pelaporan Parpol

Siti Yona Hukmana 18 Mei 2018 13:06 WIB
partai solidaritas indonesia
Bawaslu Diminta tak Gegabah Menindaklanjuti Pelaporan Parpol
Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Jakarta: Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) disarankan tidak gegabah dalam menindaklanjuti laporan yang masuk mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan partai politik. Langkah itu penting agar tindakan Bawaslu tidak salah atau patah di tengah jalan.
 
Direktur Institute For Transformation Studies (INTRANS) Andi Saiful Haq mengatakan, Bawaslu berkewajiban menerima aduan masyarakat. Namun, Bawaslu harus bisa memilah laporan yang benar-benar mengandung unsur pelanggaran.
 
Hal itu diutarakan Andi menyikapi langkah Bawaslu yang melaporkan dua orang pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri. Menurut Andi, seharusnya Bawaslu memberikan hak sanggah kepada PSI sebelum melaporkan ke Bareskrim.
 
"Pernyataan menetapkan status tersangka terhadap sebuah institusi partai politik adalah tindakan tidak terpuji. Sebab, belum memberikan hak sanggah kepada PSI atas keputusan Bawaslu tersebut," kata Andi saat dihubungi, Jumat, 18 Mei 2018.
 
Menurut Andi langkah Bawaslu kurang tepat. Sekalipun laporan tersebut sebagai tindak lanjut temuan Bawaslu dan pembahasan di sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) terkait munculnya iklan PSI sebelum masa kampanye dimulai.
 
"Bawaslu tidak memberi ruang pada satu partai untuk melakukan sanggahan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," ujarnya.

Baca: PSI Minta Bawaslu Berlaku Adil

Andi mengatakan, Bawaslu harus bergerak berdasarkan prinsip adil dan proporsional. Sebab, laporan terkait pelanggaran kampanye tak hanya diarahkan pada PSI, tetapi juga 10 partai lainnya.
 
"Ini akan terlihat tendesius, apalagi tindakan Bawaslu memanggil DPP PSI hanya berselang tiga hari setelah PSI merilis polling mengenai calon menteri yang pantas mendampingi Presiden Joko Widodo di periode kedua sebagai presiden," terangnya.
 
Dia mengingatkan, polling atau jajak pendapat memiliki tujuan untuk menyehatkan demokrasi. Model partisipatif dalam menyerap aspirasi masyarakat dianggap sebagai kekuatan metode polling.
 
Menurut Andi, polling yang dilakukan PSI tidak memenuhi  unsur kampanye. Sebab, tidak terkandung ajakan untuk memilih dan Joko Widodo pun belum ditetapkan sebagai calon presiden.
 
"Itu yang dimaksud prinsip adil dan proporsional dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tindakan Bawaslu jadi terkesan hanya berani kepada partai politik baru," tutupnya.
 
Sebelumnya, iklan PSI muncul di beberapa media cetak nasional dan daerah pada 23 April 2018. Iklan menampilkan lambang dan nomor urut partai. Selain itu, ditampilkan foto Jokowi yang dilengkapi hasil survei partai dengan judul 'Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo' yang berisi nama dan foto calon cawapres juga calon menteri periode 2019-2024.
 
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, PSI melanggar Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan ini masuk dalam ranah hukum pidana Pemilu.
 
"Kemarin, tanggal 16 sudah final. Kesimpulan atas tindakan PSI diduga ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, khususnya kualifikasi kampanye di luar jadwal 492 UU pemilu. Ini sudah memenuhi ayat 35," kata Abhan.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id