medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menuntut diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD). Usulan itu tertuang di dalam naskah pandangan umum fraksi PKB terhadap RAPBD DKI 2016 yang dibacakan pada paripurna hari ini.
"Karena kami pada posisi seimbang maka fraksi PKB mengusulkan tunjangan kinerja daerah untuk legislatif," ujar Abdul Aziz di Gedung Paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015).
Fraksi PKB beralasan, posisi DPRD DKI setara dengan eksekutif. Apalagi, anggota dewan juga ikut dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD DKI 2016.
"DPRD merupakan bagian dari penyelengara pemerintah di daerah yang berlangsung. Dalam penyusunan Raperda DKI mengenai APBD tahun anggaran 2016 maka seyogyanya DPRD DKI mendapatkan fasilitas atau tunjangan yang seimbang dangan pihak eksekutif," ungkap Abdul.
Paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD DKI Jakarta 2016 usai digelar. Selanjutnya, besok, pada Sabtu 19 Desember kembali dilanjutkan Paripurna agenda jawaban Gubernur DKI Jakarta atas pandangan fraksi-fraksi.
"Setelah paripurna hari sabtu selesai, akan ada rapat komisi selama 3 hari, insyaAllah tanggal 21-22 selesai dan disahkan. Setalah itu baru dikirim ke Kemendagri untuk evaluasi," kata Taufik.
medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menuntut diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD). Usulan itu tertuang di dalam naskah pandangan umum fraksi PKB terhadap RAPBD DKI 2016 yang dibacakan pada paripurna hari ini.
"Karena kami pada posisi seimbang maka fraksi PKB mengusulkan tunjangan kinerja daerah untuk legislatif," ujar Abdul Aziz di Gedung Paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015).
Fraksi PKB beralasan, posisi DPRD DKI setara dengan eksekutif. Apalagi, anggota dewan juga ikut dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD DKI 2016.
"DPRD merupakan bagian dari penyelengara pemerintah di daerah yang berlangsung. Dalam penyusunan Raperda DKI mengenai APBD tahun anggaran 2016 maka seyogyanya DPRD DKI mendapatkan fasilitas atau tunjangan yang seimbang dangan pihak eksekutif," ungkap Abdul.
Paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD DKI Jakarta 2016 usai digelar. Selanjutnya, besok, pada Sabtu 19 Desember kembali dilanjutkan Paripurna agenda jawaban Gubernur DKI Jakarta atas pandangan fraksi-fraksi.
"Setelah paripurna hari sabtu selesai, akan ada rapat komisi selama 3 hari, insyaAllah tanggal 21-22 selesai dan disahkan. Setalah itu baru dikirim ke Kemendagri untuk evaluasi," kata Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
