Metrotnews.com, Jakarta: Setiap rezim pasti punya gaya kepemimpinan sendiri. Begitupula dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan rezim Susilo Bambang Yudhoyono.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muzzammil Yusuf mengatakan, setidaknya ada 3 kebijakan yang dilakukan Jokowi yang tidak dapat dilakukan di era pemerintahan SBY.
"Ada yang tidak bisa dilakukan SBY selama 10 tahun. Tidak bisa menghukum mati bandar Narkoba. Tapi Jokowi cukup berani. Walaupun kita harus membayar hubungan baik salah satunya dengan Brazil," kata Muzzammil dalam acara Talk Show 'Megukur Kinerja Kabinet Kerja' di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015) malam.
Menurut Muzzammil, langkah itu perlu dilakukan karena Indonesia harus tegas dalam memerangi narkoba. Indonesia, kata dia, merupakan ladang subur bagi pengedar narkoba.
"Indonesia pasar yang luar biasa bagi para bandar narkoba. Laut kita terbuka luas, dua per tiga wilayah kita adalah lautan," tambah Muzzammil.
Kedua, lanjut Muzzamil, di era kekuasaan Jokowi, wilayah kedaulatan Indonesia semakin terjaga. Banyak kapal-kapal asing yang diledakkan karena masuk wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Hal ini, kata dia, tidak terlepas dari keberanian Jokowi meminang Menteri Kelautan dan Perikanan dari luar partai.
"Penjagaan kedaulatan, sumber daya alam di laut semakin kuat. Saya kira, simbol kedaulatan kita ini diwakili oleh Bu Susi (Menteri KKP), walaupun tidak menyelesaikan masalah," ujar dia.
Terakhir, Jokowi mengalokasikan sekitar 100 persen untuk sektor pertanian. Pada RAPBN 2016, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang mendapat anggaran terbesar yakni Rp32,85 triliun. Angka itu naik ketimbang tahun lalu yang hanya sebesar Rp16 triliun.
"Naik 100 persen. Ini penting karena sekarang kenaikan harga pangan dan minyak dunia sama tingginya. Perang masa depan itu perang pangan," tutur Muzammil.
Di sisi lain, kepemimpinan Jokowi juga memiliki kelemahan. Dikatakan Muzzammil, selepas orde baru, konflik ego sektoral paling banyak terjadi di pemerintahan Jokowi-JK."Lihat banyak konflik antar kementerian," kata dia.
Muzzammil menekankan, pemerintah Jokowi-JK harus berfokus kepada kedaulatan pangan. Sebab, produktivitas pertanian Indonesia untuk kawasan regional ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar dan Kamboja.
"Betapa rendahnya kedaulatan pangan kita. Kemarin 3,5 juta lahan dibakar perusahaan yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah harus ambil alih lahan itu dan jadikan lahan sejuta lahan abadi untuk pertanian," pungkas Muzammil.
Metrotnews.com, Jakarta: Setiap rezim pasti punya gaya kepemimpinan sendiri. Begitupula dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan rezim Susilo Bambang Yudhoyono.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muzzammil Yusuf mengatakan, setidaknya ada 3 kebijakan yang dilakukan Jokowi yang tidak dapat dilakukan di era pemerintahan SBY.
"Ada yang tidak bisa dilakukan SBY selama 10 tahun. Tidak bisa menghukum mati bandar Narkoba. Tapi Jokowi cukup berani. Walaupun kita harus membayar hubungan baik salah satunya dengan Brazil," kata Muzzammil dalam acara Talk Show 'Megukur Kinerja Kabinet Kerja' di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015) malam.
Menurut Muzzammil, langkah itu perlu dilakukan karena Indonesia harus tegas dalam memerangi narkoba. Indonesia, kata dia, merupakan ladang subur bagi pengedar narkoba.
"Indonesia pasar yang luar biasa bagi para bandar narkoba. Laut kita terbuka luas, dua per tiga wilayah kita adalah lautan," tambah Muzzammil.
Kedua, lanjut Muzzamil, di era kekuasaan Jokowi, wilayah kedaulatan Indonesia semakin terjaga. Banyak kapal-kapal asing yang diledakkan karena masuk wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Hal ini, kata dia, tidak terlepas dari keberanian Jokowi meminang Menteri Kelautan dan Perikanan dari luar partai.
"Penjagaan kedaulatan, sumber daya alam di laut semakin kuat. Saya kira, simbol kedaulatan kita ini diwakili oleh Bu Susi (Menteri KKP), walaupun tidak menyelesaikan masalah," ujar dia.
Terakhir, Jokowi mengalokasikan sekitar 100 persen untuk sektor pertanian. Pada RAPBN 2016, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang mendapat anggaran terbesar yakni Rp32,85 triliun. Angka itu naik ketimbang tahun lalu yang hanya sebesar Rp16 triliun.
"Naik 100 persen. Ini penting karena sekarang kenaikan harga pangan dan minyak dunia sama tingginya. Perang masa depan itu perang pangan," tutur Muzammil.
Di sisi lain, kepemimpinan Jokowi juga memiliki kelemahan. Dikatakan Muzzammil, selepas orde baru, konflik ego sektoral paling banyak terjadi di pemerintahan Jokowi-JK."Lihat banyak konflik antar kementerian," kata dia.
Muzzammil menekankan, pemerintah Jokowi-JK harus berfokus kepada kedaulatan pangan. Sebab, produktivitas pertanian Indonesia untuk kawasan regional ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar dan Kamboja.
"Betapa rendahnya kedaulatan pangan kita. Kemarin 3,5 juta lahan dibakar perusahaan yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah harus ambil alih lahan itu dan jadikan lahan sejuta lahan abadi untuk pertanian," pungkas Muzammil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
