Jakarta: Penambahan jumlah DPR pada Pemilu 2019 dipastikan akan berimplikasi pada kebutuhan ruang kerja baru para legislator di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR akan menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian izin melaksanakan pembangunan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, penambahan jumlah legislator merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Penambahan itu juga merupakan konsekuensi penambahan daerah pemilihan.
"Dalam rapat pimpinan DPR diputuskan bahwa DPR akan menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan Alun-alun Demokrasi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 April 2018.
Baca: Fadli Tanya Perkembangan Gedung Baru DPR Ke Menteri Basuki
Sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan dalam APBN 2018, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp601 miliar untuk dua pekerjaan itu. Bamsoet mengungkapkan, berdasar hasil audit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gedung Nusantara I DPR RI sudah tidak memadai untuk untuk menunjang kinerja dewan.
Bamsoet menjelaskan DPR dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung untuk tahun anggaran 2018. Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung pada 2018 ini, maka DPR akan mempertimbangkan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan.
"Itu akan kita pertimbangkan untuk tak dilanjutkan walaupun BURT telah menyampaikannya di sidang paripurna," ucap Bamsoet.
Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa, 10 April 2018.
Ketua BURT DPR Capt Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun lebih itu diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan penambahan 15 orang anggota DPR periode 2019-2024.
Jakarta: Penambahan jumlah DPR pada Pemilu 2019 dipastikan akan berimplikasi pada kebutuhan ruang kerja baru para legislator di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR akan menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian izin melaksanakan pembangunan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, penambahan jumlah legislator merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Penambahan itu juga merupakan konsekuensi penambahan daerah pemilihan.
"Dalam rapat pimpinan DPR diputuskan bahwa DPR akan menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan Alun-alun Demokrasi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 April 2018.
Baca: Fadli Tanya Perkembangan Gedung Baru DPR Ke Menteri Basuki
Sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan dalam APBN 2018, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp601 miliar untuk dua pekerjaan itu. Bamsoet mengungkapkan, berdasar hasil audit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gedung Nusantara I DPR RI sudah tidak memadai untuk untuk menunjang kinerja dewan.
Bamsoet menjelaskan DPR dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung untuk tahun anggaran 2018. Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung pada 2018 ini, maka DPR akan mempertimbangkan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan.
"Itu akan kita pertimbangkan untuk tak dilanjutkan walaupun BURT telah menyampaikannya di sidang paripurna," ucap Bamsoet.
Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa, 10 April 2018.
Ketua BURT DPR Capt Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun lebih itu diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan penambahan 15 orang anggota DPR periode 2019-2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
