Sistem Single Mux Berpotensi Lahirkan Monopoli
Ilustrasi. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Jakarta: Fraksi Partai NasDem berkukuh mengusulkan sistem multi mux untuk mengatur frekuensi penyiaran dalam Revisi UU Penyiaran. Meskipun, dari hasil voting di Komisi I, sistem penyiaran single mux paling banyak didukung.
 
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Mayor Jenderal Purnawirawan Supiadin mengatakan konsep sistem penyiaran single mux yang diusulkan Komisi I belum final. Fraksi NasDem sendiri tak sepakat dengan usulan itu. Dengan single mux, kata dia, frekuensi penyiaran dikontrol pemerintah melalui lembaga penyiaran publik. 
 
“NasDem prinsipnya (mendukung) multi mux. Bahkan, sekarang malah ada istilah hybrid, padahal tidak ada teknis istilah ini. Yang ada itu single atau multi," kata Supiadin dalam diskusi 'Quo Vadis Sistem Penyiaran: Single Mux, Multimux, atau Hybrid' di ruang Fraksi Partai NasDem, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.
 
Nasib RUU Penyiaran justru kini terkatung-katung. RUU ini sudah satu tahun lebih mangkrak di Badan Legislasi DPR. Saat ini, pembahasan RUU Penyiaran telah memasuki tahap kedua. Menurut tata tertib, RUU harus dibahas tak lebih dari enam pekan di badan legislatif (baleg). 
 
"Masih panjang perjalanannya. Karena setelah dari baleg, Komisi I akan membahasnya dengan pemerintah. Kemudian setelah disetujui dibikin PP. Dalam pembahasan PP itu nanti akan dipanggil lagi industri penyiaran," jelas Supiadin.

Komisi I masih menunggu Baleg menyelesaikan harmonisasi RUU Penyiaran. Dari Baleg, RUU akan kembali dibahas dengan pemerintah. 
 
"Di situlah sebenernya aspirasi dari industri penyiaran itu akan hadir lagi untuk menyampaikan," ujarnya. 

Baca: NasDem Dorong Percepatan Pengesahan RUU Penyiaran

Menurut Supiadin, DPR tidak bisa memaksakan sistem single mux. Harus ada win-win solution antara pemerintah dengan pelaku industri penyiaran di Indonesia. 


RUU Penyiaran masih alot dibahas, terutama aturan mengenai sistem penyiaran. Usulan sistem single mux mencuat dalam proses penggodokan draf RUU Penyiaran. Dalam sistem single mux, frekuensi siaran dan infrastruktur dikuasai satu operator, yakni Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI).
 
Konsep ini dianggap menunjukkan keberadaan posisi dominan atau otoritas tunggal pemerintah yang berpotensi disalahgunakan untuk membatasi industri penyiaran. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.
 




(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id