Iriawan Diusulkan dari Bawah
Presiden RI Joko Widodo - ANT/Wahyu Putro A.
Jakarta: Presiden RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal polemik pengangkatan Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat.

Jokowi menuturkan, pengangkatan perwira tinggi Polri yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional itu sudah melalui tahap pengkajian oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

Namun, Presiden enggan menjelaskan secara detail tahap pengkajian tersebut. "Saya kira lebih detail silakan tanya kepada Mendagri, ya, usulan dari bawah, dari Kemendagri, baru kepada kita," kata Presiden Joko Widodo di lokasi pembangunan landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis. 21 Juni 2018. 


Iriawan dilantik sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat untuk menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa jabatannya pada 13 Juni 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Merdeka Bandung, Senin, 18 Juni 2018. 

"Ya, Mendagri tentu saja sudah melalui tahapan-tahapan pengkajian, juga pemikiran-pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan. Semuanya sudah dalam pengusulan penjabat Gubernur Jawa Barat," ungkap Jokowi.

Iriawan yang juga mantan Kapolda Jabar itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat.

(Baca juga: Kemendagri tak Gentar Angket DPR)

Hak angket

Atas pelantikan Iriawan tersebut, Partai Demokrat memunculkan hak angket dan mendorong sejumlah fraksi untuk mendukung usul tersebut. Fraksi yang setuju angket Iriawan selain Demokrat ialah Gerindra dan PKS.

Demokrat menilai pelantikan Iriawan  berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Pilkada, dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan yang dimaksud ialah Pasal 13 huruf a dan b UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan ketentuan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dalam Pasal 10 ayat 3, bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, partainya akan melobi partai lain untuk ikut menyetujui terbentuknya panitia khusus hak angket terhadap penetapan Penjabat Gubernur Jabar Komjen Mochamad Iriawan. 

"Insyaallah, partai-partai lain juga punya keinginan yang sama," ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, pihaknya belum memutuskan sikap terkait dengan hal itu. Namun, PPP menolak pembentukan pansus angket tersebut. 

"PPP berpendapat bahwa fokus saja kepada rapat kerja gabungan pengawasan Komisi II dan Komisi III dengan Mendagri, Kapolri, dan para ahli hukum untuk mengklarifikasinya," kata Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani.

Pada kesempatan terpisah, Kementerian Dalam Negeri siap memaparkan pertimbangan pengangkatan Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar kepada anggota DPR RI. "Pemerintah siap menjelaskan secara rasional bahwa pengangkatan ini tidak melanggar aturan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono di Jakarta, kemarin.





(REN)