medcom.id, Jakarta: Publik jangan terburu-buru menilai ide bela negara. Pimpinan DPR meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menjelaskan soal itu, Jumat 16 Oktober.
"Kami undang Pak Luhut agar menyampaikan langsung apa yang dimaksud. Apa benar ada hal-hal yang berkaitan dengan wajib militer," kata Ketua DPR Setya Novanto di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015).
Setya mengaku mendukung ide bela negara selama tujuannya baik. Misalnya, menyangkut penanaman sikap patriotisme dan dedikasi terhadap negara. "Kami ingin melihat konsepnya seperti apa, begitupun dengan anggaran," ujar Setya.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berpendapat pembenahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lebih penting daripada mewujudkan program bela negara. "Ini (ide bela negara) baru pendapat, belum dibicarakan ke DPR."
Kementerian Pertahanan akan membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pengkaderan bersifat nirmiliter itu untuk mengantisipasi ancaman terhadap Indonesia yang semakin nyata.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman terbagi menjadi dua. Pertama, ancaman belum nyata. Misalkan, peperangan antarnegara yang melibatkan Indonesia dengan segenap potensi prajurit dan alat utama sistem persenjataannya.
"Harapan kita tidak menjadi nyata. Namun hal itu perlu diwaspadai, karena sewaktu-waktu bisa terjadi. Kita gerakan nonblok. Berkawan dengan semua negara. Seperti, Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok," kata Ryamizard.
Kedua, ancaman nyata. Ryamizard sempat menyinggung konflik ojek berbasis aplikasi dan ojek pangkalan. Hal itu bentuk ancaman yang nyata. Sesama warga negara saling bentrok. Ia sangat menyesalkan konflik tersebut. "Sama-sama ojek, kok berkelahi ," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Publik jangan terburu-buru menilai ide bela negara. Pimpinan DPR meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menjelaskan soal itu, Jumat 16 Oktober.
"Kami undang Pak Luhut agar menyampaikan langsung apa yang dimaksud. Apa benar ada hal-hal yang berkaitan dengan wajib militer," kata Ketua DPR Setya Novanto di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015).
Setya mengaku mendukung ide bela negara selama tujuannya baik. Misalnya, menyangkut penanaman sikap patriotisme dan dedikasi terhadap negara. "Kami ingin melihat konsepnya seperti apa, begitupun dengan anggaran," ujar Setya.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berpendapat pembenahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lebih penting daripada mewujudkan program bela negara. "Ini (ide bela negara) baru pendapat, belum dibicarakan ke DPR."
Kementerian Pertahanan akan membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pengkaderan bersifat nirmiliter itu untuk mengantisipasi ancaman terhadap Indonesia yang semakin nyata.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman terbagi menjadi dua. Pertama, ancaman belum nyata. Misalkan, peperangan antarnegara yang melibatkan Indonesia dengan segenap potensi prajurit dan alat utama sistem persenjataannya.
"Harapan kita tidak menjadi nyata. Namun hal itu perlu diwaspadai, karena sewaktu-waktu bisa terjadi. Kita gerakan nonblok. Berkawan dengan semua negara. Seperti, Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok," kata Ryamizard.
Kedua, ancaman nyata. Ryamizard sempat menyinggung konflik ojek berbasis aplikasi dan ojek pangkalan. Hal itu bentuk ancaman yang nyata. Sesama warga negara saling bentrok. Ia sangat menyesalkan konflik tersebut. "Sama-sama ojek,
kok berkelahi ," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
