medcom.id, Jakarta: Pemekaran daerah bukan samata-mata soal otonomi daerah. Pemekaran daerah kini sudah bergulir menjadi bahan "jualan", apalagi ada lebih dari 80 daerah yang akan dimekarkan. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jawen usai diskusi Platform Politik Desentralisasi Parpol Peserta Pemilu di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
"Pemekaran jadi instrumen jualan. Instrumen transaksinya bisa dalam arti pokitik atau uang. Pemekaran itu bukan jualan kosong, tapi harus dengan duit besar," kata Robert.
Dalam transaksi politik, menurut Robert, anggota DPR acap memanfaatkan isu pemekaran buat menarik konstituen. Anggota Dewan "menjual" isu itu saat mereka melakukan kunjungan kerja. Nah, biasanya, tambah Robert, dalam pembahasan itulah terjadi transaksi uang.
Robert mengakui, adanya transaksi uang dalam pembahasan pemekaran daerah sulit ditelusuri. Tapi, indakasi itu bisa terendus menjelang pemilu, ketika hasrat berkuasa dan uang makin tinggi. "Jelang pemilu, sahwat kekuasaan itu jadi makin tinggi. Yang laris dijual belakangan ini kan pemekaran daerah, selain APBN terkait infrastruktur, dana penyesuaian, dana optimalisasi," beber dia.
Kalau sudah begitu, tambah Robert, pemekaran daerah tak lagi jadi ajang buat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ada justru sebaliknya, pemekaran tanpa membenahi daerah-daerah yang gagal. "Pemekaran bukan alternatif untuk sejahtera. Ini ajang pencarian duit, agenda-agenda otonomi ini," tegas Robert.
medcom.id, Jakarta: Pemekaran daerah bukan samata-mata soal otonomi daerah. Pemekaran daerah kini sudah bergulir menjadi bahan "jualan", apalagi ada lebih dari 80 daerah yang akan dimekarkan. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jawen usai diskusi
Platform Politik Desentralisasi Parpol Peserta Pemilu di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
"Pemekaran jadi instrumen jualan. Instrumen transaksinya bisa dalam arti pokitik atau uang. Pemekaran itu bukan jualan kosong, tapi harus dengan duit besar," kata Robert.
Dalam transaksi politik, menurut Robert, anggota DPR acap memanfaatkan isu pemekaran buat menarik konstituen. Anggota Dewan "menjual" isu itu saat mereka melakukan kunjungan kerja. Nah, biasanya, tambah Robert, dalam pembahasan itulah terjadi transaksi uang.
Robert mengakui, adanya transaksi uang dalam pembahasan pemekaran daerah sulit ditelusuri. Tapi, indakasi itu bisa terendus menjelang pemilu, ketika hasrat berkuasa dan uang makin tinggi. "Jelang pemilu, sahwat kekuasaan itu jadi makin tinggi. Yang laris dijual belakangan ini kan pemekaran daerah, selain APBN terkait infrastruktur, dana penyesuaian, dana optimalisasi," beber dia.
Kalau sudah begitu, tambah Robert, pemekaran daerah tak lagi jadi ajang buat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ada justru sebaliknya, pemekaran tanpa membenahi daerah-daerah yang gagal. "Pemekaran bukan alternatif untuk sejahtera. Ini ajang pencarian duit, agenda-agenda otonomi ini," tegas Robert.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
