Jakarta: Panitia Kerja (Panja) tengah melakukan lobi-lobi politik menambah dukungan untuk mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Lobi politik disebut berlangsung baik.
"Sejauh ini bagus ya (komunikasi RUU TPKS)," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya saat dihubungi, Jumat, 3 Desember 2021.
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan lobi-lobi politik dilakukan bersama pimpinan kelompok fraksi (poksi) di Badan Legislasi (Baleg). Diharapkan, fraksi yang mendukung pengesahan draf RUU TPKS makin bertambah.
"Semoga ada titik cerah lah," ungkap dia.
Dia menyampaikan Panja telah mengakomodasi berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPR. Upaya tersebut diharapkan tak lagi menghalangi pengesahan RUU TPKS.
"Kita sudah melakukan perbaikan sesuai dengan masukan fraksi-fraksi," ujar dia.
Baca: Komnas Perempuan Minta Fraksi Penolak RUU TPKS Pikirkan Korban
Panja telah menyelesaikan draf RUU TPKS sejak Agustus 2021. Fraksi-fraksi di DPR diberikan kesempatan memberikan masukan untuk penyempurnaan bakal beleid tersebut.
Panja berharap rapat pleno pengesahan draf RUU TPKS dilakukan pada 25 November 2021. Namun, muncul berbagai dinamika dalam pembahasan.
Ada sejumlah fraksi yang mengusulkan penundaan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar. Tujuannya, ingin mendalami draf yang telah dibuat tenaga ahli Baleg tersebut.
Jakarta: Panitia Kerja (
Panja) tengah melakukan lobi-lobi politik menambah dukungan untuk mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (
TPKS). Lobi politik disebut berlangsung baik.
"Sejauh ini bagus ya (komunikasi RUU TPKS)," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya saat dihubungi, Jumat, 3 Desember 2021.
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan lobi-lobi politik dilakukan bersama pimpinan kelompok fraksi (poksi) di Badan Legislasi (Baleg). Diharapkan, fraksi yang mendukung pengesahan draf RUU TPKS makin bertambah.
"Semoga ada titik cerah lah," ungkap dia.
Dia menyampaikan Panja telah mengakomodasi berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPR. Upaya tersebut diharapkan tak lagi menghalangi pengesahan RUU TPKS.
"Kita sudah melakukan perbaikan sesuai dengan masukan fraksi-fraksi," ujar dia.
Baca:
Komnas Perempuan Minta Fraksi Penolak RUU TPKS Pikirkan Korban
Panja telah menyelesaikan draf RUU TPKS sejak Agustus 2021. Fraksi-fraksi di DPR diberikan kesempatan memberikan masukan untuk penyempurnaan bakal beleid tersebut.
Panja berharap rapat pleno pengesahan draf RUU TPKS dilakukan pada 25 November 2021. Namun, muncul berbagai dinamika dalam pembahasan.
Ada sejumlah fraksi yang mengusulkan penundaan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar. Tujuannya, ingin mendalami draf yang telah dibuat tenaga ahli Baleg tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
