Jakarta: Sekolah diminta tak memaksakan pembelajaran tatap muka (PTM) bila tak memenuhi kriteria. Pasalnya, dapat mengancam keselamatan siswa.
“Keselamatan siswa, guru, dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa,” kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.
Eks Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu tak ingin kejadian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terjadi di daerah lain. Salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Purbalingga menjadi klaster penularan covid-19.
"Sebanyak 90 siswa yang terkonfirmasi positif korona," ungkap Puan.
Dia menegaskan penerapan PTM harus berpatokan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Pemerintah daerah (pemda) diminta mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut.
“Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM,” sebut dia.
Dia memahami antusiasme peserta didik mengikuti PTM sangat tinggi. Pasalnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai tak efektif.
“Dan menyebabkan cognitive learning loss, tapi perlu diingat, semua tetap harus memenuhi syarat sebelum digelar PTM,” ujar dia.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan 46 ribu lebih satuan pendidikan telah memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Data ini terekam dalam aplikasi survei PTM pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dikdasmen).
Kemendikbudristek juga mendapati laporan adanya klaster covid-19 pada PTM di beberapa sekolah. Jumlahnya hampir 2,8 persen dari total sekolah yang sudah melaporkan menggelar PTM terbatas.
Baca: 1.301 Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Selama PTM, Jenjang SD Paling Banyak
Jakarta: Sekolah diminta tak memaksakan
pembelajaran tatap muka (PTM) bila tak memenuhi kriteria. Pasalnya, dapat mengancam keselamatan siswa.
“Keselamatan siswa, guru, dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa,” kata Ketua DPR
Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.
Eks Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu tak ingin kejadian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terjadi di daerah lain. Salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Purbalingga menjadi
klaster penularan covid-19.
"Sebanyak 90 siswa yang terkonfirmasi positif korona," ungkap Puan.
Dia menegaskan penerapan PTM harus berpatokan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Pemerintah daerah (pemda) diminta mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut.
“Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM,” sebut dia.
Dia memahami antusiasme peserta didik mengikuti PTM sangat tinggi. Pasalnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai tak efektif.
“Dan menyebabkan cognitive learning loss, tapi perlu diingat, semua tetap harus memenuhi syarat sebelum digelar PTM,” ujar dia.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan 46 ribu lebih satuan pendidikan telah memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Data ini terekam dalam aplikasi survei PTM pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dikdasmen).
Kemendikbudristek juga mendapati laporan adanya klaster covid-19 pada PTM di beberapa sekolah. Jumlahnya hampir 2,8 persen dari total sekolah yang sudah melaporkan menggelar PTM terbatas.
Baca:
1.301 Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Selama PTM, Jenjang SD Paling Banyak
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
