Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan dana desa 2022 bakal diprioritaskan membantu warga desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Sebanyak 7,3 juta warga desa diperkirakan terdampak ekonomi luar biasa akibat pandemi covid-19.
"Untuk itu penggunaan dana desa 2022 diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di level desa," ujar Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Selasa, 21 September 2021.
Menurut dia, pandemi covid-19 meningkatkan angka, kedalaman, dan keparahan kemiskinan, terlebih di perdesaan. Saat ini, kata dia, level kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai empat persen penduduk atau mencakup 10,9 juta jiwa.
"Mayoritas dari warga miskin ekstrem tersebut tinggal di desa. Oleh karena itu maka dibutuhkan kerja keras secara terpadu termasuk dari pemerintah daerah agar kemiskinan ekstrem ini bisa segera tertangani," ujar dia.
Baca: Geliat UMKM Desa Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
Halim mengatakan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) harus sesuai dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) desa. Ia meminta seluruh daerah membantu desa agar segera menyelesaikan pemutakhiran data SDGs desa.
"Langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh oleh Bapak Wakil Presiden (Ma'ruf Amin) yang merupakan tindak lanjut atas amanah Pak Presiden (Joko Widodo) agar tahun 2024 Indonesia terbebas dari kemiskinan kronis. Bahkan, Pak Presiden menyatakan tegas nol persen dari kemiskinan kronis, maka data desa sangat dibutuhkan," terang dia.
Penyelesaian pemutakhiran data SDGs desa penting untuk melihat jelas data masyarakat miskin kronis di desa dengan berbagai permasalahan yang nyata. Dengan begitu, pengalokasian dana desa untuk mengatasi kemiskinan kronis di desa lebih efektif dan tepat sasaran.
"Penanganan kemiskinan kronis kalau berbasis data mikro pasti akan tepat sasaran, pasti akan terukur, dan pasti akan mudah dilihat hasil capaiannya," jelas dia.
Halim berharap jumlah anggaran dana desa 2022 tidak menurun, yakni tetap di angka Rp72 triliun. Dana desa telah disalurkan ke seluruh desa dengan total anggaran Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun di 2016, Rp60 triliun di 2017, Rp60 triliun di 2018, Rp71 triliun di 2019, dan Rp72 triliun di 2021.
"(Angka meningkat) karena tugas desa semakin banyak, termasuk tugas yang berkali-kali disampaikan Pak Presiden bahwa tahun 2024 Indonesia harus terbebas dari kemiskinan kronis," ungkap Halim.
Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan
dana desa 2022 bakal diprioritaskan membantu warga desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Sebanyak 7,3 juta warga desa diperkirakan terdampak ekonomi luar biasa akibat pandemi
covid-19.
"Untuk itu penggunaan dana desa 2022 diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di level desa," ujar Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Selasa, 21 September 2021.
Menurut dia, pandemi
covid-19 meningkatkan angka, kedalaman, dan keparahan kemiskinan, terlebih di perdesaan. Saat ini, kata dia, level kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai empat persen penduduk atau mencakup 10,9 juta jiwa.
"Mayoritas dari warga miskin ekstrem tersebut tinggal di desa. Oleh karena itu maka dibutuhkan kerja keras secara terpadu termasuk dari pemerintah daerah agar kemiskinan ekstrem ini bisa segera tertangani," ujar dia.
Baca:
Geliat UMKM Desa Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
Halim mengatakan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) harus sesuai dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) desa. Ia meminta seluruh daerah membantu desa agar segera menyelesaikan pemutakhiran data SDGs desa.
"Langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh oleh Bapak Wakil Presiden (Ma'ruf Amin) yang merupakan tindak lanjut atas amanah Pak Presiden (Joko Widodo) agar tahun 2024 Indonesia terbebas dari kemiskinan kronis. Bahkan, Pak Presiden menyatakan tegas nol persen dari kemiskinan kronis, maka data desa sangat dibutuhkan," terang dia.
Penyelesaian pemutakhiran data SDGs desa penting untuk melihat jelas data masyarakat miskin kronis di desa dengan berbagai permasalahan yang nyata. Dengan begitu, pengalokasian dana desa untuk mengatasi kemiskinan kronis di desa lebih efektif dan tepat sasaran.
"Penanganan kemiskinan kronis kalau berbasis data mikro pasti akan tepat sasaran, pasti akan terukur, dan pasti akan mudah dilihat hasil capaiannya," jelas dia.
Halim berharap jumlah anggaran dana desa 2022 tidak menurun, yakni tetap di angka Rp72 triliun. Dana desa telah disalurkan ke seluruh desa dengan total anggaran Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun di 2016, Rp60 triliun di 2017, Rp60 triliun di 2018, Rp71 triliun di 2019, dan Rp72 triliun di 2021.
"(Angka meningkat) karena tugas desa semakin banyak, termasuk tugas yang berkali-kali disampaikan Pak Presiden bahwa tahun 2024 Indonesia harus terbebas dari kemiskinan kronis," ungkap Halim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
