medcom.id, Jakarta: Nasib sebanyak 174 daerah otonomi baru (DOB) terkatung-katung. Pemerintah diminta segera menyetujui pembentukan DOB tersebut.
"Sejak 2008 setelah moratorium, pemerintah belum mengakomodir apa yang menjadi keinginan publik untuk membentuk DOB," kata Ketua Umum Forum Komunikasi Percepatan Pembentukan DOB Sehan Salim Landjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 Mei 2017.
Sehan juga sempat mengadukan ini kepada Komite IV DPD. Pasalnya, klaim Sehan, 174 DOB itu telah memenuhi syarat baik secara hukum maupun administratif sebagai daerah otonom.
"174 (DOB) ini yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPD. Yang sudah mendapatkan Ampres (amanat Presiden) itu kurang lebih 86," ujar dia.
Bupati Bolaang Mongondow Timur ini mengatakan bahwa seharusnya pada 2014, sudah ada 65 yang ditetapkan sebagai DOB. Terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota.
"Tapi terjadi deadlock pada akhir masa jabatan DPR RI periode 2009-2014 dan itu diserahkan ke periode 2014-2019. Sampai sekarang ini masih terkendala PP penjabaran UU 23 tahun 2014 belum selesai," ujar dia.
Menurut Sehan, alasan pemerintah pusat itu ialah kemampuan keuangan negara. Sehan menegaskan bahwa alasan itu tidak tepat.
"Saya hanya perlu mengingatkan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, Mendagri, serta anggota DPR RI, bahwa UU 23 itu mengisyaratkan DOB itu dalam bentuk administratif. Sehingga sebenarnya tidak mempengaruhi kemampuan keuangan negara," ujar dia.
Sehan menjelaskan daerah induk membiayai sesuai porsi yang ada. Sehan berharap pada masa sidang akhir, pemerintah sudah dapat menyetujui 174 DOB yang telah diusulkan sebelumnya.
"Sekarang ini ada di tangan pemerintah. Provinsi kita saja baru 34. Thailand saja 64 dan jumlah penduduknya sedikit," ujar dia.
Sehan menambahkan bahwa pertemuan dengan Komite IV DPD adalah inisiatif pihaknya. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan audiensi dengan Komisi II DPR.
medcom.id, Jakarta: Nasib sebanyak 174 daerah otonomi baru (DOB) terkatung-katung. Pemerintah diminta segera menyetujui pembentukan DOB tersebut.
"Sejak 2008 setelah moratorium, pemerintah belum mengakomodir apa yang menjadi keinginan publik untuk membentuk DOB," kata Ketua Umum Forum Komunikasi Percepatan Pembentukan DOB Sehan Salim Landjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 Mei 2017.
Sehan juga sempat mengadukan ini kepada Komite IV DPD. Pasalnya, klaim Sehan, 174 DOB itu telah memenuhi syarat baik secara hukum maupun administratif sebagai daerah otonom.
"174 (DOB) ini yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPD. Yang sudah mendapatkan Ampres (amanat Presiden) itu kurang lebih 86," ujar dia.
Bupati Bolaang Mongondow Timur ini mengatakan bahwa seharusnya pada 2014, sudah ada 65 yang ditetapkan sebagai DOB. Terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota.
"Tapi terjadi
deadlock pada akhir masa jabatan DPR RI periode 2009-2014 dan itu diserahkan ke periode 2014-2019. Sampai sekarang ini masih terkendala PP penjabaran UU 23 tahun 2014 belum selesai," ujar dia.
Menurut Sehan, alasan pemerintah pusat itu ialah kemampuan keuangan negara. Sehan menegaskan bahwa alasan itu tidak tepat.
"Saya hanya perlu mengingatkan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, Mendagri, serta anggota DPR RI, bahwa UU 23 itu mengisyaratkan DOB itu dalam bentuk administratif. Sehingga sebenarnya tidak mempengaruhi kemampuan keuangan negara," ujar dia.
Sehan menjelaskan daerah induk membiayai sesuai porsi yang ada. Sehan berharap pada masa sidang akhir, pemerintah sudah dapat menyetujui 174 DOB yang telah diusulkan sebelumnya.
"Sekarang ini ada di tangan pemerintah. Provinsi kita saja baru 34. Thailand saja 64 dan jumlah penduduknya sedikit," ujar dia.
Sehan menambahkan bahwa pertemuan dengan Komite IV DPD adalah inisiatif pihaknya. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan audiensi dengan Komisi II DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
