Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

Sudah 16 Tahun, DPR Mesti Sensitif Terhadap RUU PPRT

Nasional ruu prt
Fachri Audhia Hafiez • 05 Juli 2020 19:58
Jakarta: Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto berharap DPR memberikan perhatian serius terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Melalui RUU itu perlindungan PRT tidak lagi dikesampingkan.
 
"Jadi harapannya DPR tentunya harus memiliki sensitivitas atas isu RUU PPRT. Seharusnya menjadi perhatian khusus," kata Giwo dalam diskusi virtual, Minggu, 5 Juli 2020.
 
RUU PPRT mangkrak di Badan Legislasi (Baleg) DPR sejak 2004. Artinya sudah 16 tahun beleid tersebut diperjuangkan untuk disahkan sebagai undang-undang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Giwo menyadari adanya upaya menunda pembahasan RUU PPRT. Ia meminta semua pihak mengawal aturan tersebut yang telah masuk RUU inisiatif itu. Khususnya kementerian terkait.
 
"Pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mendorong bersama-sama kepada DPR untuk meneruskan RUU PPRT ini," ujar Giwo.
 
RUU PPRT akan menjamin perlindungan dan hak-hak bagi PRT. Kemudian memberikan keberpihakan seimbang oleh pemberi kerja.
 
Selain itu cara pikir masyarakat terhadap PRT diharapkan juga bisa berubah. Pasalnya, masih ada yang memandang rendah PRT. Terlebih masih ada yang menyebut pembantu rumah tangga.
 
"Memang tidak mudah mengubah cara pandang masyarakat terhadap PRT. Jadi mulai saat ini membantu mengubah sedikit demi sedikit untuk mengubah mind set," ucap Giwo.
 
Baca: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Diwujudkan Lewat RUU PPRT
 
Badan Legislasi (Baleg) DPR setuju RUU PPRT dilanjutkan. Kesepakatan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna.
 
"RUU tersebut akan dibahas di tingkat paripurna untuk kemudian diserahkan drafnya kepada pihak pemerintah, jika disepakati," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya kepada Medcom.id, Rabu, 1 Juli 2020.
 
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR itu mengatakan pemerintah selanjutnya akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). Penyerahan DIM dibarengi dengan surat presiden (surpres) untuk memulai pembahasan.
 
"Setelah surpres turun, akan dirapatkan di Badan Musyawarah dibahas di AKD (alat kelengkapan dewan) mana," ungkap dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif