PBNU Diminta Menyatakan Sikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu

Jakarta: Pengamat politik Universitas Paramadina, A Khoirul Umam, berharap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah menyatakan sikap tegas terkait usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Meskipun keduanya merupakan organisasi masyarakat, tetapi memiliki dampak politik yang besar terhadap masyarakat Indonesia. "Saya sangat berharap Islamic-based civil society (masyarakat sipil berbasis Islam) khususnya PBNU dan Muhammadiyah itu sikapnya, statement-nya harus clear," kata Khoirul dalam webinar bertajuk 'Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia', dilansir Antara, Rabu, 2 Maret 2022. Dalam konteks penundaan Pemilu 2024, Khoirul berharap PBNU dan Muhammadiyah dapat memainkan peran secara optimal dalam menggerakkan masyarakat. "Kalau misal memang kekuatan masyarakat sipil semakin terdiaspora, media terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan pemilik modal, maka salah satunya yang bisa tetap diperkuat adalah masyarakat sipil berbasis Islam ini," jelas Khoirul. Baca: NasDem Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Surya Paloh: Kita Taat Konstitusi Khoirul berharap Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dapat memberi pernyataan sikap secara tegas. Menurutnya, PBNU punya pengaruh yang luas untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. "Bisa menjadi pengimbang dari proses yang kurang seimbang," tutur Khoirul. Sebelumnya, Khoirul menyesalkan Gus Yahya yang menilai penundaan pemilu sebagai tindakan yang masuk akal. Tanggapan tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen Gus Yahya yang baru terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, yang mengatakan lebih fokus pada politik kebangsaan dan menghindari politik praktis. "Wajar NU dekat dengan kekuasaan. Akan tetapi, meskipun dekat, jangan sampai NU kehilangan nalar kritisnya," kata dia.