Pemerintah Libatkan Komnas HAM Selidiki Polemik di Desa Wadas

Jakarta: Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, 11 Februari 2022. Rapat membahas penanganan insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng). Rapat tersebut memutuskan penanganan polemik di Desa Wadas akan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemerintah juga memastikan menegakan hukum bila ditemukan adanya pelanggaran aparat keamanan. "Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas. Ini harus dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut," ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani usai rapat, Jumat, 11 Februari 2022. Baca: Masukan Komisi III Soal Polemik di Desa Wadas Ia mengatakan Komnas HAM dipersilakan menyampaikan hasil identifikasi yang diperoleh kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Jaleswari menekankan pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan, tidak terkecuali pendirian Waduk Bener. "Seperti yang juga kerap diarahkan presiden di berbagai kesempatan, proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya. Pendekatan demikian yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener," ucap dia. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kelanjutan proyek bendungan itu akan dilakukan melalui dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun kontra. Komnas HAM diminta menjadi fasilitator. "Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan," ucap Mahfud.