Ilustrasi vaksin covid-19. Foto: MI
Ilustrasi vaksin covid-19. Foto: MI

Kemenkes Diminta Hindari Penggunaan Vaksin Kedaluwarsa

Nasional kemenkes DPR RI vaksin covid-19 vaksin kedaluwarsa
Atalya Puspa • 29 April 2022 09:55
Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta menghindari penggunaan vaksin yang sudah kedaluwarsa. Dalam rapat terakhir dengan Kemenkes, Bio Farma, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) minggu lalu, dilaporkan vaksin yang kedaluwarsa mencapai 19,3 juta dosis vaksin.
 
Jumlah vaksin kedaluwarsa diprediksi bertambah pada April dan awal Mei. Jumlahnya bisa mencapai 50 juta dosis.
 
"Yang semestinya sudah kedaluwarsa, ada yang diperpanjang dan diperbolehkan untuk disuntikkan lagi," kata anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia meminta vaksin yang diberikan ke masyarakat harus dipastikan yang terbaik dan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat menerima vaksin kedaluwarsa yang dapat menimbulkan risiko.
 
Kemenkes juga diminta selektif dalam menerima hibah dan membeli vaksin. Sebab, penerimaan hibah dan pembelian vaksin menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak sedikit. Biaya pembelian vaksin sudah mencapai lebih dari Rp32 triliun.
 
Angka ini belum termasuk biaya handling dan distribusi vaksin hibah. Kalau ada yang kedaluwarsa dan tidak terpakai, tentu akan ada kerugian negara yang cukup besar. "Kemenkes mau tidak mau harus selektif. Selain untuk menghindari kedaluwarsa, Kemenkes juga harus memilih dan membeli vaksin halal. Pengadaan vaksin halal ini adalah amanat dari putusan judicial review di MA," tegas Saleh.
 
Baca: BPOM: Masa Kedaluwarsa Vaksin Bisa Diperpanjang 3 Bulan
 
Dia mengatakan kalau mau menerima hibah, Kemenkes harus memastikan dulu masa kedaluwarsanya masih lama dan vaksinnya halal. Dalam membeli vaksin, Kemenkes juga harus memastikan halal dan masa kedaluwarsanya lama. Dengan begitu, kebutuhan pada vaksin halal terpenuhi dan waktu untuk menyuntikkannya cukup.
 
"Tentu semua itu harus didasarkan pada ketentuan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana diarahkan oleh para ahli epidemolog dan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)," kata Saleh.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif