Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjamin kontrol atas amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang direncanakan. Perubahan konstitusi dilancarkan tanpa mengundang kontroversi.
"Saya jamin bahwa amendemen tidak akan menjadi bola liar karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amendemen itu," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Menurut dia, amendemen dilakukan dengan menampung pokok pikiran tentang pembangunan dan ekonomi bangsa. Bamsoet menekankan MPR tak akan menjadikan kepala negara sebagai mandataris.
"Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris terakhir pada 2002 " kata politikus Partai Golkar itu.
Dia mengeklaim Presiden Joko Widodo menyambut baik penjelasan ini. Ada pemahaman bersama untuk menampung aspirasi di tengah masyarakat. MPR melalui Badan Pengkajian juga sudah menjalankan hal itu.
Bamsoet menyatakan pihaknya bakal rutin berkoordinasi dengan Presiden terkait masalah ini. Jokowi menjadi stakeholder penting dalam tata kelola negara yang harus didengar pendapatnya terkait amendemen.
Terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bamsoet menyebut baik MPR dan Presiden tak dalam posisi setuju atau tidak. Kedua pihak telah menyelaraskan pikiran terkait penyerapan aspirasi. Masa jabatan presiden pun tak akan diperpanjang.
"Tidak ada pembahasan masa perpanjangan jabatan. Jadi cukup lima tahun dan dua periode," tegas Bamsoet.
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjamin kontrol atas amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang direncanakan. Perubahan konstitusi dilancarkan tanpa mengundang kontroversi.
"Saya jamin bahwa amendemen tidak akan menjadi bola liar karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amendemen itu," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Menurut dia, amendemen dilakukan dengan menampung pokok pikiran tentang pembangunan dan ekonomi bangsa. Bamsoet menekankan MPR tak akan menjadikan kepala negara sebagai mandataris.
"Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris terakhir pada 2002 " kata politikus Partai Golkar itu.
Dia mengeklaim Presiden Joko Widodo menyambut baik penjelasan ini. Ada pemahaman bersama untuk menampung
aspirasi di tengah masyarakat. MPR melalui Badan Pengkajian juga sudah menjalankan hal itu.
Bamsoet menyatakan pihaknya bakal rutin berkoordinasi dengan Presiden terkait masalah ini. Jokowi menjadi
stakeholder penting dalam tata kelola negara yang harus didengar pendapatnya terkait amendemen.
Terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bamsoet menyebut baik MPR dan Presiden tak dalam posisi setuju atau tidak. Kedua pihak telah menyelaraskan pikiran terkait penyerapan aspirasi. Masa jabatan presiden pun tak akan diperpanjang.
"Tidak ada pembahasan masa perpanjangan jabatan. Jadi cukup lima tahun dan dua periode," tegas Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
