Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, merespons wacana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Prabowo disebut akan mengkaji rencana itu bersama Lembaga Administrasi Nasional (LAN).
“Tentu saja Beliau (Prabowo) akan mengkaji bagaimana penyiapan transisinya jika memang ada, jika memang diperlukan, dan tentu saja akan menggandeng (LAN),” ujar Budiman, Minggu, 12 Mei 2024.
Budiman juga menuturkan, Prabowo rencananya akan menambahkan fungsional kementerian dalam situasi transformasi digital di masa kini. Namun, kata Budiman, perihal utak-atik kursi menteri ini pada akhir keputusannya ada di tangan Prabowo.
“Penambahan, pengurangan, pemindahan, itu prerogatif pak presiden terpilih yang tentu saja akan dikonsultasikan dengan wapresnya, dan secara kelembagaan, proses transisi birokrasinya akan dikonsultasikan dengan lembaga terkait,” kata Budiman.
Sementara itu, pakar Kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menyebut wacana penambahan kementerian akan berpengaruh besar terhadap anggaran negara. Pasalnya, Indonesia saat ini tengah fokus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran negara cukup besar.
“Dari sisi anggaran pasti besar, ini kan negara kita dalam kondisi IKN, jadi apakah dulu sudah direncanakan? Saya pikir ide 40 kementerian Prabowo berbeda dengan zaman Jokowi pada saat 34,” ungkap Lina, Selasa, 7 Mei 2024.
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, merespons wacana presiden terpilih
Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah
kementerian dari 34 menjadi 40. Prabowo disebut akan mengkaji rencana itu bersama Lembaga Administrasi Nasional (LAN).
“Tentu saja Beliau (Prabowo) akan mengkaji bagaimana penyiapan transisinya jika memang ada, jika memang diperlukan, dan tentu saja akan menggandeng (LAN),” ujar Budiman, Minggu, 12 Mei 2024.
Budiman juga menuturkan, Prabowo rencananya akan menambahkan fungsional kementerian dalam situasi transformasi digital di masa kini. Namun, kata Budiman, perihal utak-atik kursi menteri ini pada akhir keputusannya ada di tangan Prabowo.
“Penambahan, pengurangan, pemindahan, itu prerogatif pak presiden terpilih yang tentu saja akan dikonsultasikan dengan wapresnya, dan secara kelembagaan, proses transisi birokrasinya akan dikonsultasikan dengan lembaga terkait,” kata Budiman.
Sementara itu, pakar Kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menyebut wacana penambahan kementerian akan berpengaruh besar terhadap anggaran negara. Pasalnya, Indonesia saat ini tengah fokus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran negara cukup besar.
“Dari sisi anggaran pasti besar, ini kan negara kita dalam kondisi IKN, jadi apakah dulu sudah direncanakan? Saya pikir ide 40 kementerian Prabowo berbeda dengan zaman Jokowi pada saat 34,” ungkap Lina, Selasa, 7 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
