medcom.id, Jakarta: Presiden Jokowi berencana untuk menambah anggaran penambahan alutsista yang dimiliki TNI guna mendukung aturan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan dan melanggar perbatasan perairan Indonesia. Terkait anggaran tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, anggaran yang dipakai untuk sementara memanfaatkan anggaran yang ada saat ini.
Tedjo menyebut total anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mendukung peraturan tersebut sekitar Rp96 triliun. Anggaran yang dimiliki itu, kata Tedjo, belum bisa dibilang cukup untuk menghentikan tindakan pencurian ikan secara menyeluruh karena luasnya perairan Indonesia.
"Tapi, kita bisa pilih daerah rawan dan daerah yang banyak melakukan pencurian ikan," kata Tedjo selepas upacara bela negara di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).
Untuk mendukung aksi penenggelaman kapal itu, lanjut dia, pemerintah berencana untuk menambah pasokan bahan bakar untuk kapal-kapal laut yang melakukan patroli dan beroperasi menjaga perbatasan wilayah Indonesia. Dengan begitu, TNI Angkatan Laut dapat melakukan patroli lebih lama dari biasanya untuk menjaga wilayah perbatasan.
Proses penenggelaman kapal, kata dia, masih akan belanjut hingga akhir tahun ini. Lanjut Tedjo, masih banyak kapal-kapal 'nakal' yang sedang diproses pihak terkait untuk nantinya dieksekusi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan menambah alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI dengan cara menaikkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
Jokowi menyampaikan hal itu ketika menutup pameran alutsista di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, 17 Desember lalu dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika TNI AD ke-69.
"Saya tidak hafal secara rinci, tapi yang jelas semua akan kami tambah dalam APBN-P. Semua (alutsista) penting, baik yang di darat, udara, maupun laut. Semua akan kami tambah," tegas Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Presiden Jokowi berencana untuk menambah anggaran penambahan alutsista yang dimiliki TNI guna mendukung aturan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan dan melanggar perbatasan perairan Indonesia. Terkait anggaran tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, anggaran yang dipakai untuk sementara memanfaatkan anggaran yang ada saat ini.
Tedjo menyebut total anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mendukung peraturan tersebut sekitar Rp96 triliun. Anggaran yang dimiliki itu, kata Tedjo, belum bisa dibilang cukup untuk menghentikan tindakan pencurian ikan secara menyeluruh karena luasnya perairan Indonesia.
"Tapi, kita bisa pilih daerah rawan dan daerah yang banyak melakukan pencurian ikan," kata Tedjo selepas upacara bela negara di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).
Untuk mendukung aksi penenggelaman kapal itu, lanjut dia, pemerintah berencana untuk menambah pasokan bahan bakar untuk kapal-kapal laut yang melakukan patroli dan beroperasi menjaga perbatasan wilayah Indonesia. Dengan begitu, TNI Angkatan Laut dapat melakukan patroli lebih lama dari biasanya untuk menjaga wilayah perbatasan.
Proses penenggelaman kapal, kata dia, masih akan belanjut hingga akhir tahun ini. Lanjut Tedjo, masih banyak kapal-kapal 'nakal' yang sedang diproses pihak terkait untuk nantinya dieksekusi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan menambah alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI dengan cara menaikkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
Jokowi menyampaikan hal itu ketika menutup pameran alutsista di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, 17 Desember lalu dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika TNI AD ke-69.
"Saya tidak hafal secara rinci, tapi yang jelas semua akan kami tambah dalam APBN-P. Semua (alutsista) penting, baik yang di darat, udara, maupun laut. Semua akan kami tambah," tegas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
