medcom.id Jakarta: Resmi disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) UU Pilkada dikabarkan akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi. Namun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bukan PDI Perjuangan yang akan mengajukan uji materi tersebut.
"Saya rasa bukan kami mengajukan ke MK, teman-teman elemen masyarakat bahkan asosiasi kepala daerah dari siang sampai sore yang hadir di sini kemudian akan menyatakan keberatannya dengan apa yang sudah terjadi dengan hari ini," kata Puan selepas sidang paripurna di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).
Menurutnya, beberapa Organisasi masyarakat yang hadir dalam sidang mengawal pengesahan RUU Pilkada itu akan akan mengajukan uji materi UU Pilkada ini ke MK nantinya. Bahkan kata anak Megawati Soekarnoputri ini mengatakan, kenyataannya pada hari ini tidak ada lagi demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat. Semua adalah kalimat politik yang nanti dapat berubah.
"Kemudian menyatakan bahwa sepertinya yang bukan menjadi pilihan rakyat yang terbaik buat republik ini," tambah ia.
Meskipun begitu, Puan menjamin hal itu tidak akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu akan tetap konsisten dengan pilihan pilkada langsung.
medcom.id Jakarta: Resmi disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) UU Pilkada dikabarkan akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi. Namun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bukan PDI Perjuangan yang akan mengajukan uji materi tersebut.
"Saya rasa bukan kami mengajukan ke MK, teman-teman elemen masyarakat bahkan asosiasi kepala daerah dari siang sampai sore yang hadir di sini kemudian akan menyatakan keberatannya dengan apa yang sudah terjadi dengan hari ini," kata Puan selepas sidang paripurna di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).
Menurutnya, beberapa Organisasi masyarakat yang hadir dalam sidang mengawal pengesahan RUU Pilkada itu akan akan mengajukan uji materi UU Pilkada ini ke MK nantinya. Bahkan kata anak Megawati Soekarnoputri ini mengatakan, kenyataannya pada hari ini tidak ada lagi demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat. Semua adalah kalimat politik yang nanti dapat berubah.
"Kemudian menyatakan bahwa sepertinya yang bukan menjadi pilihan rakyat yang terbaik buat republik ini," tambah ia.
Meskipun begitu, Puan menjamin hal itu tidak akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu akan tetap konsisten dengan pilihan pilkada langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
