medcom.id. Jakarta. Meski menentang pelaksaan pilkada langsung yang diusung Koalisi Merah Putih, tidak otomatis Partai Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Jokowi-JK. Posisi tetap netral yang Demokrat pilih, justru menunjukkan kejeniusan politik Ketum DPP PD Susilo B. Yudhoyono untuk menjadi penentu akhir sebuah permainan politik.
Demikian penilaian pengamat politik Hanta Yuda tentang dinamika terkini kontroversi revisi UU Pilkada. Hal ini disampaikannya dalam Prime Time News Metro TV, Kamis (18/9/2014).
"Dengan tetap netral, SBY menaikkan nilai tawar Demokrat," ujar Hanta.
Menurutnya tidak mungkin hanya karena mendukung pilkada langsung sebagaimana diperjuangkan oleh PDIP, Demokrat serta merta bergabung ke koalisi Jokowi-JK. Sama seperti tidak mungkin pula Demokrat tiba-tiba menegaskan menjadi bagian Koalisi Merah Putih.
Memang keputusan SBYdapat dilihat bertentangan dengan manuver para kader Demokrat. Namun apa pun manuver politik yang kader lakukan, tetap keputusan akhir ada di tangan SBY yang seolah memiliki hak veto tunggal dalam Demokrat.
"Sekaligus ini karena gengsi politik. Pak SBY nggak mau hanya menjadi pelengkap salah satu kubu. Di sisi lain setelah 10 tahun berkuasa, Demokrat perlu sejenak rehat untuk evaluasi," sambung Hanta tentang posisi netral yang Demokrat pilih.
medcom.id. Jakarta. Meski menentang pelaksaan pilkada langsung yang diusung Koalisi Merah Putih, tidak otomatis Partai Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Jokowi-JK. Posisi tetap netral yang Demokrat pilih, justru menunjukkan kejeniusan politik Ketum DPP PD Susilo B. Yudhoyono untuk menjadi penentu akhir sebuah permainan politik.
Demikian penilaian pengamat politik Hanta Yuda tentang dinamika terkini kontroversi revisi UU Pilkada. Hal ini disampaikannya dalam Prime Time News Metro TV, Kamis (18/9/2014).
"Dengan tetap netral, SBY menaikkan nilai tawar Demokrat," ujar Hanta.
Menurutnya tidak mungkin hanya karena mendukung pilkada langsung sebagaimana diperjuangkan oleh PDIP, Demokrat serta merta bergabung ke koalisi Jokowi-JK. Sama seperti tidak mungkin pula Demokrat tiba-tiba menegaskan menjadi bagian Koalisi Merah Putih.
Memang keputusan SBYdapat dilihat bertentangan dengan manuver para kader Demokrat. Namun apa pun manuver politik yang kader lakukan, tetap keputusan akhir ada di tangan SBY yang seolah memiliki hak veto tunggal dalam Demokrat.
"Sekaligus ini karena gengsi politik. Pak SBY nggak mau hanya menjadi pelengkap salah satu kubu. Di sisi lain setelah 10 tahun berkuasa, Demokrat perlu sejenak rehat untuk evaluasi," sambung Hanta tentang posisi netral yang Demokrat pilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
