medcom.id, Jakarta: Penolakan Fraksi Partai Demokrat (FPD) terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga BBM rupanya sangat serius. FPD bahkan mengusulkan DPR menggunakan hak-haknya sebagai lembaga pengawas pemerintah.
"FPD mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada presiden dan pemerintah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan BBM," tegas Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
"Apakah hak interpelasi atau hak bertanya, kita lihat nanti," imbuh pria yang akrab dipanggil Ibas ini ketika ditanya lebih lanjut.
Pemerintah diminta menjelaskan banyak hal terkait dampak kenaikan harga BBM. Misalnya soal dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu.
"Serta dari mana dana itu diambil? Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," terang Ibas.
medcom.id, Jakarta: Penolakan Fraksi Partai Demokrat (FPD) terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga BBM rupanya sangat serius. FPD bahkan mengusulkan DPR menggunakan hak-haknya sebagai lembaga pengawas pemerintah.
"FPD mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada presiden dan pemerintah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan BBM," tegas Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
"Apakah hak interpelasi atau hak bertanya, kita lihat nanti," imbuh pria yang akrab dipanggil Ibas ini ketika ditanya lebih lanjut.
Pemerintah diminta menjelaskan banyak hal terkait dampak kenaikan harga BBM. Misalnya soal dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu.
"Serta dari mana dana itu diambil? Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," terang Ibas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
