Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Demokrat Sebut Hasil Ijtimak Ulama III Kontradiktif

Nasional partai demokrat pilpres 2019
Whisnu Mardiansyah • 03 Mei 2019 14:43
Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin tak sepakat dengan semua isi hasil Ijtimak Ulama III yang diselenggarakan dua hari lalu. Salah satunya, keputusan di butir III yang meminta pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin didiskualifikasi.
 
Menurut Amir, hanya dua dari lima butir yang bisa disepakati. Di butir II dan IV yang menyarankan proses penyelesaian sengketa pemilu melalui mekanisme perundang-undangan dan konstitusional.
 
"Kalau saya berpegangan pada butir-butir yang konstruktif. Itu saya lihat di butir II dan IV. Jadi itu agak kontradiksi kalau kemudian butir II ada IV yang menyarankan agar mematuhi due process of law tapikemudian ada butir yang meminta mendiskualifikasi," kata Amir saat dihubungi Medcom.id, Jumat 3 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Amir rekomendasi ijtimak ulama di butir III di luar mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu sudah diatur dalam mekanisme peraturan perundang-undangan.
 
"Oh enggak bisa (didiskualifikasi). Kalau ada sengketa diselesaikan melalui alur peradilan yang sudah disediakan oleh undang-undang untuk perselisihan pemilu," tegas Amir.
 
Baca juga:Demokrat Ogah Mengurusi Hasil Ijtimak Ulama III
 
PA 212 menggelar Ijtimak Ulama III di Hotel Lorin Sentul Bogor pada Rabu, 1 Mei 2019. Ijtimak membahas kecurangan pada Pilpres 2019. Hasil ijtimak menghasilkan 5 butir rekomendasi:
 
1. Menyimpulkan telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
 
2. Mendorong dan meminta kepada Badan pemenangan Nasional Prabowo Sandi mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilihan Presiden 2019.
 
3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.
 
4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuanganpembatalan/diskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejagatan dalam Pilpres 2019.
 
5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar maruf dan nahi munkar konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif