Presiden akan Berikan KIP kepada Ribuan Siswa Yatim Piatu

medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Pada kesempatan itu, Presiden juga memberikan kartu Indonesia pintar (KIP) kepada siswa panti asuhan di wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sebanyak 2.844 siswa dari 309 sekolah sudah berkumpul di lokasi acara, Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka terdiri atas 909 siswa SD, 992 siswa SMP, 223 siswa SMA, 628 siswa SMK, dua siswa SLB, dan 90 siswa kejar paket. Baca: Presiden akan Serahkan KIP kepada Anak Yatim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemberian KIP ini sebagai upaya membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan dan berkualitas. Hal ini merupakan salah satu titik fokus pemerintah di 2017. “Pada tahun 2017 sasaran KIP ditargetkan sejumlah 17,9 juta siswa dari keluarga miskin termasuk peserta didik yatim piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan,” ujar Muhadjir dalam keterangan yang diterima, Kamis (26/1/2017). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia Menurut dia, terdapat 158.933 anak yatim piatu yang menerima KIP dari 896.781 anak yatim piatu di 2016. “Untuk tahun 2017, sejumlah 736.848 anak yatim piatu yang belum mendapatkan KIP tahun sebelumnya dipastikan akan mendapatkan manfaat dana program ini," jelas dia. Dia berharap, penyerahan KIP tidak menghadapi kendala karena identitas siswa yatim piatu sebagai penerima sudah jelas tertera di kartu tersebut. "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakin tidak ada masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam mendistribusikan KIP untuk anak yatim piatu ini, mengingat nama dan alamat sudah tertera di setiap panti asuhan," jelas dia. KIP merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan. Terutama dari anak keluarga miskin. Mereka diharap dapat menikmati layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah (wajib belajar 12 Tahun). KIP juga diharap bisa mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out), atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Kartu ini juga menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Baik di sekolah/sanggar kegiatan belajar (SKB)/pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)/lembaga kursus dan pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, akan dilakukan penyerahan KIP secara simbolis kepada beberapa siswa. Sementara itu, Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan selama tiga hari dari 25 sampai 27 Januari 2017. Sebanyak tiga isu penting yang dibahas, yakni, peningkatan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Para peserta berasal dari internal Kemendikbud, kepala dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kab/kota se-Indonesia. Selain itu ada unsur organisasi guru, UPT Kebudayaan, Lembaga Sensor Film, dan Dewan Kesenian Propinsi. Para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya juga ikut acara ini.