Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong seluruh pihak memenuhi ketersediaan guru di Tanah Air. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah wilayah Indonesia.
"Hingga saat ini, ketersediaan guru masih menjadi masalah di sektor pendidikan. Berbagai upaya harus konsisten dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut," kata Rerie melalui keterangan tertulis, Jumat, 31 Maret 2023.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022, kekurangan guru di Indonesia mencapai 781 ribu. Kekurangan guru itu diupayakan diisi lewat hasil seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kemendikbudristek juga mencatat masih ada 288 kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki SMP dan 681 kecamatan yang tidak memiliki SMA," ujar Rerie.
Berdasarkan World Top 20 Education Poll yang dilansir situs worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia berada di posisi 67 dari 203 negara pada 2023. Situs pemeringkat pendidikan itu mencatat tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini di Indonesia 68 persen.
Lalu, tingkat penyelesaian SD 100 persen. Tingkat penyelesaian SLTP 91,19 persen, tingkat kelulusan SLTA 78 persen dan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi 19 persen.
Berdasarkan catatan tersebut, menurut Rerie, isu krusial pendidikan nasional bukan hanya terkait pelayanan pendidikan yang belum merata, tetapi juga kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya baik. Kualitas pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pengajar yang secara umum belum memadai dan sebarannya belum merata.
"Di era globalisasi yang sarat perubahan ini, Indonesia sangat membutuhkan transformasi di sektor pendidikan," ujar anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengatakan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan jumlah guru, kebijakan sektor pendidikan nasional juga harus mampu melahirkan guru yang memiliki kompetensi dalam menjawab tantangan di era yang sarat perubahan ini.
"Integrasi teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari transformasi yang harus dilakukan agar dalam proses belajar mengajar para tenaga pengajar dan peserta didik dapat berinovasi dan berkreativitas dengan baik," paparnya.
Rerie mendorong kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menjawab berbagai tantangan dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing. Tentunya, melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional yang adaptif dan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Wakil Ketua MPR
Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong seluruh pihak memenuhi ketersediaan guru di Tanah Air. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah wilayah Indonesia.
"Hingga saat ini, ketersediaan guru masih menjadi masalah di sektor pendidikan. Berbagai upaya harus konsisten dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut," kata Rerie melalui keterangan tertulis, Jumat, 31 Maret 2023.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022,
kekurangan guru di Indonesia mencapai 781 ribu. Kekurangan guru itu diupayakan diisi lewat hasil seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kemendikbudristek juga mencatat masih ada 288 kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki SMP dan 681 kecamatan yang tidak memiliki SMA," ujar Rerie.
Berdasarkan World Top 20 Education Poll yang dilansir situs
worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia berada di posisi 67 dari 203 negara pada 2023. Situs pemeringkat pendidikan itu mencatat tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini di Indonesia 68 persen.
Lalu, tingkat penyelesaian SD 100 persen. Tingkat penyelesaian SLTP 91,19 persen, tingkat kelulusan SLTA 78 persen dan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi 19 persen.
Berdasarkan catatan tersebut, menurut Rerie, isu krusial pendidikan nasional bukan hanya terkait pelayanan pendidikan yang belum merata, tetapi juga kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya baik. Kualitas pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pengajar yang secara umum belum memadai dan sebarannya belum merata.
"Di era globalisasi yang sarat perubahan ini, Indonesia sangat membutuhkan transformasi di sektor pendidikan," ujar anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu.
Anggota Majelis Tinggi
Partai NasDem itu mengatakan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan jumlah guru, kebijakan sektor pendidikan nasional juga harus mampu melahirkan guru yang memiliki kompetensi dalam menjawab tantangan di era yang sarat perubahan ini.
"Integrasi teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari transformasi yang harus dilakukan agar dalam proses belajar mengajar para tenaga pengajar dan peserta didik dapat berinovasi dan berkreativitas dengan baik," paparnya.
Rerie mendorong kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menjawab berbagai tantangan dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing. Tentunya, melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional yang adaptif dan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
