Jakarta: Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengkritisi tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengundang enam ketua partai politik ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 3 Mei 2023. Aksi Kepala Negara itu bisa membawa dampak psikologis kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan umum.
Di sisi dampak psikologis terhadap pemilih, hubungan masyarakat yang pro dan kontra Jokowi akan semakin tajam. Terutama di lapisan bawah masyarakat. Kubu yang bertentangan tersebut akan semakin mudah terpicu konflik.
Tindakan tersebut juga berpotensi memengaruhi tindakan penyelenggara pemilu.
“Dengan orang-orang yang menyaksikan presiden berpihak, kan kita tidak bisa menjamin bagaimana kemudian penyelenggara pemilu tidak mendukung ekspresi politik itu,” kata Dedi dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Rabu, 10 Mei 2023.
Dedi menilai tindakan Jokowi sebagai Kepala Negara tersebut juga melanggar etika dan sewenang-wenang. Sebab, dalam pertemuan tersebut Jokowi tidak mengundang salah satu partai yakni NasDem.
“Dari sisi konteks, urutan-urutan kejadian dan segala macamnya, bagaimana kemudian presiden menegaskan statement, kemudian juga menyatakan bahwa NasDem punya strategi sendiri. Itulah yang dianggap sebagai kesewenang-wenangan,” ujar Dedi.
Dedi mengatakan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya bersikap netral. “Identitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam konteks itu, harusnya dia berdiri dalam aspek semua golongan,” ujarnya. (Vania Augustine Dilia)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengkritisi tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengundang enam ketua partai politik ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 3 Mei 2023. Aksi Kepala Negara itu bisa membawa dampak psikologis kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan umum.
Di sisi dampak psikologis terhadap pemilih, hubungan masyarakat yang pro dan kontra Jokowi akan semakin tajam. Terutama di lapisan bawah masyarakat. Kubu yang bertentangan tersebut akan semakin mudah terpicu konflik.
Tindakan tersebut juga berpotensi memengaruhi tindakan penyelenggara pemilu.
“Dengan orang-orang yang menyaksikan presiden berpihak, kan kita tidak bisa menjamin bagaimana kemudian penyelenggara pemilu tidak mendukung ekspresi politik itu,” kata Dedi dalam tayangan
Primetime News di
Metro TV, Rabu, 10 Mei 2023.
Dedi menilai tindakan Jokowi sebagai Kepala Negara tersebut juga melanggar etika dan sewenang-wenang. Sebab, dalam pertemuan tersebut Jokowi tidak mengundang salah satu partai yakni NasDem.
“Dari sisi konteks, urutan-urutan kejadian dan segala macamnya, bagaimana kemudian presiden menegaskan
statement, kemudian juga menyatakan bahwa NasDem punya strategi sendiri. Itulah yang dianggap sebagai kesewenang-wenangan,” ujar Dedi.
Dedi mengatakan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya bersikap netral. “Identitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam konteks itu, harusnya dia berdiri dalam aspek semua golongan,” ujarnya.
(Vania Augustine Dilia)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
