Mantan Wamenkumham Denny Indrayana Beberkan Presiden Jokowi Layak Dimakzulkan, Ini Daftar Logikanya

Jakarta: Hari demi hari kritik dilancarkan Denny Indrayana kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, mantan Wamenkumham era Presiden SBY ini secara khusus mendesak pemakzulan Jokowi dari jabatannya sebagai Presiden RI. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI tertanggal 7 Juni 2023. Semula Denny Indrayana menyebut kasus yang tengah dialami Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Menurut Denny Indrayana, kasus yang membuat dua penggiat HAM ini merupakan kriminalisasi. Mereka berdua sangat tidak pantas dibuat menjadi terdakwa di pengadilan. Lalu Denny Indrayana langsung mengaitkan dengan Jokowi. Ia berpendapat, sudah waktunya Jokowi menjalani pemeriksaan pemakzulan. "Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan)," kata Denny dalam surat terbuka yang diunggahnya dalam akun twitter @dennyindrayana, Rabu, 7 Juni 2023. Baca juga: Dilaporkan ke Polisi, Denny Indrayana: Wacana Dibantah dengan Narasi Bukan Kriminalisasi Berikut alasan Denny Indrayana, Jokowi layak dimakzulkan: 1. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024 Sikap terus terang Jokowi akan ikut campur dalam Pilpres 2024 untuk pemenangan calon tertentu menjadi alasan pertama Jokowi sudah layak diproses untuk pemakzulan. Denny Indrayana mencontohkan kasus Richard Nixon, saat menjadi Presiden Amerika Serikat. Seruan pemakzulan menggema di Amerika saat isu Watergate mengemuka ke publik. Versi Denny Indrayana, Richard Nixon buru-buru mengundurkan diri sebelum pemakzulan. "Sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," ujar Denny Indrayana. 2. Jokowi Halangi Pencalonan Anies Baswedan Secara spesifik, Denny Indrayana menuding Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dari Melbourne, Australia, Denny Indrayana mengutip pernyataan pengamat CSIS, Jusuf Wanandi dalam sebuah acara televisi. "(Saya) hakul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024. Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan," ujar Denny Indrayana. 3. Anies Baswedan akan Jadi Tersangka KPK Proses penghalang-halangan Anies Baswedan untuk menjadi kontestan di Pilpres 2023 diduga dengan cara menggunakan instrumen hukum atau tangan KPK. Hal inilah yang membuat Presiden ke-6 RI SBY disebut akan turun gunung terlibat langsung dalam proses Pilpres 2024. "Saya bertanya kepada Rachland Nashidik kenapa Presiden Keenam SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal Pemilu 2024. Menurut Rachland, hal itu karena seorang Tokoh Bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK," ujar Denny Indrayana. Baca juga: Demokrat: Riak Berbahaya yang Dimaksud Jokowi Harus Diperjelas 4. Manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko Proses peninjauan kembali yang dilayangkan Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait sengketa kepengurusan DPP Partai Demokrat juga menjadi salah satu alasan. Denny Indrayana hakul yakin bahwa tangan "kotor" Jokowi terlibat dalam kasus yang sering disebut kelompok awam sebagai "begal" partai. "Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju, dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP Moeldoko tersebut, Presiden terbukti membiarkan pelanggaran Undang-Undang Partai Politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol," terangnya. 5. Desakan agar DPR Gunakan Hak Angket Denny Indrayana mendesak DPR yang dipimpin Puan Maharani segera menggunakan hak angket untuk menjawab semua dugaan dengan kepastian hukum. Presiden Jokowi diduga kuat menggunakan tangan dan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Presiden Jokowi diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres. "Meski sadar bahwa konfigurasi politik di DPR saat ini sulit memulai proses pemakzulan, sebagai warga negara yang mengerti konstitusi, saya berkewajiban menyampaikan laporan ini. Saya tidak rela UUD 1945 terus dilanggar oleh Presiden Joko Widodo demi cawe- cawenya, yang bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya," pungkas Denny Indrayana. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id