Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyoroti munculnya berbagai lembaga konsultan pemenangan menjelang Pemiilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dia membeberkan lembaga konsultan itu ada yang menawarkan paket hoaks untuk memenangkan kliennya.
"Saya kira kalau yang berinteraksi aktif dengan situasi persaingan politik, munculnya lembaga konsultan pemilu, konsultan pemenangan pilkada. Itu (mereka) sering kali dalam proposal-proposal yang ditawarkan kepada kandidat ada tawaran, 'pakai hoaks tidak?'," ujar Hasyim dalam Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa, 23 Mei 2023.
Hasyim menjelaskan konsultan tersebut telah memiliki harga penawaran kepada peserta pemilu yang ingin menggunakan hoaks. "Kalau pakai hoaks, biayanya sekian. Kalau enggak pakai hoaks, biayanya bisa berkurang," ucap dia.
Hasyim menyebut pemilu di Indonesia sebenarnya relatif aman dari serangan kekerasan fisik. Tapi, kekerasan verbal, seperti menggunakan hoaks, masih cukup masif.
"Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan kita bantah. Nah ini yang kemudian jangkauan pada pihak yang gunakan kekerasan sebagai instrumen pemenangan pemilu dan pilkada susah dijangkau," kata dia.
Hasyim meminta seluruh peserta Pemilu 2024 untuk menghindari hal-hal tersebut. Sebab, hoaks akan berdampak buruk kepada masyarakat.
"Kepemimpinan yang efektif itu dalah keteladanan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin politik kemarin bicara soal jangan sebar hoaks, jangan sebar fitnah, tetapi pada saat bersamaan melakukannya, itu kan jadi enggak efektif kepemimpinannya," tutur Hasyim.
Menurut dia, harus ada niat yang kuat dari diri para pemimpin untuk tidak terlibat dalam penyebaran hoaks dan fitnah. Dia mengingatkan para peserta Pemilu 2024, bahwa mereka merupakan panutan bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, mereka harus mulai dari diri sendiri, bahwa dalam kehidupan sosial kita ini kan salah satu tujuan kita berbangsa inimencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kalau yang disebar berita-berita hoaks, fitnah, dan berita bohong, ini gimana kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa," jelas dia.
Sementara itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Evri Rizqi Monarshi mengatakan memasuki tahun Pemilu 2024, pihaknya terus berupaya menyajikan siaran yang sehat kepada masyarakat.
"Sesuai dengan amanat Undang-Undang penyiaran bahwa memang masyarakat harus mendapatkan siaran yang sehat. Kami tentu akan berupaya untuk menghadirkan siaran pemilu lebih sehat dan masyarakat bisa terinformasi lebih tepat dan akurat, berimbang, proporsional tidak memihak pada calon peserta pemilu manapun," jelas Evri.
Dia meminta kerja sama seluruh masyarakat bila kemudian hari ditemukan pelanggaran dalam penyiaran. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan kejadian tersebut ke KPI Pusat.
"Tentunya KPI tidak bisa bekerja sendiri, artinya kami juga mengharapkan masyarakat bisa bekerja sama bersama kami jika memang ada siaran yang didiuga melakukan pelanggaran terkait penyiaran pemilu dan dapat kemudian melaporkkan kepada kami KPI Pusat," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (
KPU) Hasyim Asy'ari menyoroti munculnya berbagai lembaga konsultan pemenangan menjelang Pemiilihan Umum (
Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dia membeberkan lembaga konsultan itu ada yang menawarkan paket
hoaks untuk memenangkan kliennya.
"Saya kira kalau yang berinteraksi aktif dengan situasi persaingan politik, munculnya lembaga konsultan pemilu, konsultan pemenangan pilkada. Itu (mereka) sering kali dalam proposal-proposal yang ditawarkan kepada kandidat ada tawaran, 'pakai hoaks tidak?'," ujar Hasyim dalam Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa, 23 Mei 2023.
Hasyim menjelaskan konsultan tersebut telah memiliki harga penawaran kepada peserta pemilu yang ingin menggunakan hoaks. "Kalau pakai hoaks, biayanya sekian. Kalau enggak pakai hoaks, biayanya bisa berkurang," ucap dia.
Hasyim menyebut pemilu di Indonesia sebenarnya relatif aman dari serangan kekerasan fisik. Tapi, kekerasan verbal, seperti menggunakan hoaks, masih cukup masif.
"Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan kita bantah. Nah ini yang kemudian jangkauan pada pihak yang gunakan kekerasan sebagai instrumen pemenangan pemilu dan pilkada susah dijangkau," kata dia.
Hasyim meminta seluruh peserta Pemilu 2024 untuk menghindari hal-hal tersebut. Sebab, hoaks akan berdampak buruk kepada masyarakat.
"Kepemimpinan yang efektif itu dalah keteladanan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin politik kemarin bicara soal jangan sebar hoaks, jangan sebar fitnah, tetapi pada saat bersamaan melakukannya, itu kan jadi enggak efektif kepemimpinannya," tutur Hasyim.
Menurut dia, harus ada niat yang kuat dari diri para pemimpin untuk tidak terlibat dalam penyebaran hoaks dan fitnah. Dia mengingatkan para peserta Pemilu 2024, bahwa mereka merupakan panutan bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, mereka harus mulai dari diri sendiri, bahwa dalam kehidupan sosial kita ini kan salah satu tujuan kita berbangsa inimencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kalau yang disebar berita-berita hoaks, fitnah, dan berita bohong, ini gimana kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa," jelas dia.
Sementara itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Evri Rizqi Monarshi mengatakan memasuki tahun Pemilu 2024, pihaknya terus berupaya menyajikan siaran yang sehat kepada masyarakat.
"Sesuai dengan amanat Undang-Undang penyiaran bahwa memang masyarakat harus mendapatkan siaran yang sehat. Kami tentu akan berupaya untuk menghadirkan siaran pemilu lebih sehat dan masyarakat bisa terinformasi lebih tepat dan akurat, berimbang, proporsional tidak memihak pada calon peserta pemilu manapun," jelas Evri.
Dia meminta kerja sama seluruh masyarakat bila kemudian hari ditemukan pelanggaran dalam penyiaran. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan kejadian tersebut ke KPI Pusat.
"Tentunya KPI tidak bisa bekerja sendiri, artinya kami juga mengharapkan masyarakat bisa bekerja sama bersama kami jika memang ada siaran yang didiuga melakukan pelanggaran terkait penyiaran pemilu dan dapat kemudian melaporkkan kepada kami KPI Pusat," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
