Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyinggung terkait maraknya buzzer yang muncul di media sosial. Dia menyebut kehadiran para buzzer kerap dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah.
Hal itu diungkapkan Mahfud saat menyampaikan key note speach pada Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut ada sekitar 800 ribu buzzer aktif pada 2022.
"Kita kenal ada, medsos itu kita kenal kelompok buzzer. Buzzer Rp, buzzer Rp itu buzzer rupiah. Orang yang dihimpun, lalu dibayar. Biasanya itu ditujukan, yang punya buzzer itu, yang mendukung pemerintah," kata Mahfud, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023
Mahfud menegaskan tidak berarti buzzer yang mendukung pemerintah merupakan buzzer bayaran. Banyak juga buzzer yang anti pemerintah dan bicara tanpa fakta.
"Siapa yang bela pemerintah lalu ini dibilang buzzer bayaran. Tapi sebenarnya buzzer bayaran itu banyak juga yang anti pemerintah, yang diorganisasikan. Dan itu liar juga. Bicara tanpa fakta juga. Kadang kala bikin berita-berita yang tidak benar. Sengaja membelokkan," kata dia.
Mahfud mengatakan keberpihakan buzzer tergantung siapa yang membayar. Sehingga, tidak bisa dikaitkan bahwa pihak yang mendukung pemerintah sebagai buzzer bayaran.
"Sekarang urusannya duit, siapa yang bayar. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Saudara mengatakan buzzer selalu kelompok pendukung pemerintah, mungkin saja, saya tidak tahu. Dan, saya sungguh tidak tahu apa ada itu buzzer yang dibayar oleh pemerintah, mungkin saja ada," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD meyinggung terkait maraknya
buzzer yang muncul di
media sosial. Dia menyebut kehadiran para
buzzer kerap dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah.
Hal itu diungkapkan Mahfud saat menyampaikan
key note speach pada Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut ada sekitar 800 ribu
buzzer aktif pada 2022.
"Kita kenal ada, medsos itu kita kenal kelompok
buzzer.
Buzzer Rp,
buzzer Rp itu
buzzer rupiah. Orang yang dihimpun, lalu dibayar. Biasanya itu ditujukan, yang punya
buzzer itu, yang mendukung pemerintah," kata Mahfud, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023
Mahfud menegaskan tidak berarti
buzzer yang mendukung pemerintah merupakan
buzzer bayaran. Banyak juga
buzzer yang anti pemerintah dan bicara tanpa fakta.
"Siapa yang bela pemerintah lalu ini dibilang
buzzer bayaran. Tapi sebenarnya
buzzer bayaran itu banyak juga yang anti pemerintah, yang diorganisasikan. Dan itu liar juga. Bicara tanpa fakta juga. Kadang kala bikin berita-berita yang tidak benar. Sengaja membelokkan," kata dia.
Mahfud mengatakan keberpihakan
buzzer tergantung siapa yang membayar. Sehingga, tidak bisa dikaitkan bahwa pihak yang mendukung pemerintah sebagai
buzzer bayaran.
"Sekarang urusannya duit, siapa yang bayar. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Saudara mengatakan
buzzer selalu kelompok pendukung pemerintah, mungkin saja, saya tidak tahu. Dan, saya sungguh tidak tahu apa ada itu
buzzer yang dibayar oleh pemerintah, mungkin saja ada," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)