Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta seluruh kader di DPRD untuk manut arahan partai. Sanksi pergantian antar waktu (PAW) mengancam mereka yang tak loyal.
"Patuh dan loyal kepada partai menjadi modal bagi PPP untuk membesarkan peluang kemenangan pada Pemilihan Umum 2024 yang hanya tinggal satu tahun lagi," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Musyafak Noer melalui keterangan tertulis, Rabu, 8 Maret 2023.
Hal tersebut diungkap Musyafak dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD Fraksi PPP se-Jawa Timur, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Menurut Musyafak, partai tidak segan-segan memberikan sanksi PAW melalui mekanisme partai.
"Apabila perihal lainnya yang dilanggar maka harus tabayyun dulu, lalu diberi SP1, SP2, dan SP3. Jika tahapan itu sudah dilalui maka boleh PAW dilakukan," kata Musyafak.
Senada, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan DPP PPP terus memonitor aktivitas anggota DPRD Fraksi PPP. Apalagi, kata dia, yang berkaitan dengan komitmen dan loyalitas terhadap partai.
"Perlu diperhatikan bagi semua anggota DPRD, jangan sampai tidak komitmen pada partai (PPP). Karena siapa pun yang tidak loyal pada partai, siapa pun yang melanggar aturan partai pasti akan mendapat punishment atau sanksi. PPP tidak pandang bulu siapa pun dia," jelas dia.
Ia berpendapat bahwa proses PAW bagi anggota DPRD Fraksi PPP yang tidak loyal merupakan kewenangan DPP.
"Jika sanksinya berupa PAW maka silakan berproses secara hukum jangan hanya membangun opini liar di luaran, ya jika nanti tetap di PAW bawa senyum saja toh itu konsekuensi dari ketidak loyalan sendiri terhadap PPP," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (
PPP) meminta seluruh kader di DPRD untuk manut arahan partai. Sanksi pergantian antar waktu (PAW) mengancam mereka yang tak loyal.
"Patuh dan loyal kepada partai menjadi modal bagi PPP untuk membesarkan peluang kemenangan pada Pemilihan Umum 2024 yang hanya tinggal satu tahun lagi," ujar Wakil Ketua Umum DPP
PPP Musyafak Noer melalui keterangan tertulis, Rabu, 8 Maret 2023.
Hal tersebut diungkap Musyafak dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD Fraksi PPP se-Jawa Timur, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Menurut Musyafak, partai tidak segan-segan memberikan sanksi PAW melalui mekanisme partai.
"Apabila perihal lainnya yang dilanggar maka harus
tabayyun dulu, lalu diberi SP1, SP2, dan SP3. Jika tahapan itu sudah dilalui maka boleh PAW dilakukan," kata Musyafak.
Senada, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan DPP PPP terus memonitor aktivitas anggota DPRD Fraksi PPP. Apalagi, kata dia, yang berkaitan dengan komitmen dan loyalitas terhadap partai.
"Perlu diperhatikan bagi semua anggota
DPRD, jangan sampai tidak komitmen pada partai (PPP). Karena siapa pun yang tidak loyal pada partai, siapa pun yang melanggar aturan partai pasti akan mendapat
punishment atau sanksi. PPP tidak pandang bulu siapa pun dia," jelas dia.
Ia berpendapat bahwa proses PAW bagi anggota DPRD Fraksi PPP yang tidak loyal merupakan kewenangan DPP.
"Jika sanksinya berupa PAW maka silakan berproses secara hukum jangan hanya membangun opini liar di luaran, ya jika nanti tetap di PAW bawa senyum saja
toh itu konsekuensi dari ketidak loyalan sendiri terhadap PPP," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)