medcom.id, Jakarta: Indonesian Budget Center (IBC) menilai, majelis etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mandul. Bahkan, kinerja majelis etik BPK tidak memiliki peran berarti dalam menjaga integritas para pimpinan BPK.
"Di BPK sendiri memang di UU-nya banyak kelemahan. Terkiat majelis etik BPK ini masih mandul. Mereka masih enggak jelas kerjanya seperti apa," ujar peneliti IBC Roy Salam di kantor Kemitraan, Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (24/4/2016).
Selain itu, para anggota etik BPK juga masih didominasi pimpinan yang masih terikat kepentingan. Bahkan, keterbukaan anggota BPK tidak terlalu baik.
"Anggotanya saja 50 persen dari pimpinan. Sementara 50 persen sisanya dari akademisi dan peneliti. Tidak dibuka ke publik siapa yang bisa jadi anggota lembaga etik BPK ini," jelas dia.
Dia menambahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya mengambil peran terhadap masalah yang dihadapi BPK. Terlebih lagi, pimpinan BPK merupakan pilihan anggota DPR sehingga tanggung jawabnya mesti dipertanyakan.
"Lembaga DPR yang memilih BPK untuk memperjelas kasus ini. Kalau BPK enggak dipandang memiliki integritas tinggi maka publik juga enggak akan lagi memandang BPK sebagai lembaga yang independen," kata dia.
Kritik dilancarkan berbagai lembaga swadaya masyarakat pascaterkuaknya keterlibatan nama Ketua BPK Harry Azhar Azis yang dalam Panama Papers.
medcom.id, Jakarta: Indonesian Budget Center (IBC) menilai, majelis etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mandul. Bahkan, kinerja majelis etik BPK tidak memiliki peran berarti dalam menjaga integritas para pimpinan BPK.
"Di BPK sendiri memang di UU-nya banyak kelemahan. Terkiat majelis etik BPK ini masih mandul. Mereka masih enggak jelas kerjanya seperti apa," ujar peneliti IBC Roy Salam di kantor Kemitraan, Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (24/4/2016).
Selain itu, para anggota etik BPK juga masih didominasi pimpinan yang masih terikat kepentingan. Bahkan, keterbukaan anggota BPK tidak terlalu baik.
"Anggotanya saja 50 persen dari pimpinan. Sementara 50 persen sisanya dari akademisi dan peneliti. Tidak dibuka ke publik siapa yang bisa jadi anggota lembaga etik BPK ini," jelas dia.
Dia menambahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya mengambil peran terhadap masalah yang dihadapi BPK. Terlebih lagi, pimpinan BPK merupakan pilihan anggota DPR sehingga tanggung jawabnya mesti dipertanyakan.
"Lembaga DPR yang memilih BPK untuk memperjelas kasus ini. Kalau BPK enggak dipandang memiliki integritas tinggi maka publik juga enggak akan lagi memandang BPK sebagai lembaga yang independen," kata dia.
Kritik dilancarkan berbagai lembaga swadaya masyarakat pascaterkuaknya keterlibatan nama Ketua BPK Harry Azhar Azis yang dalam Panama Papers.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
